Panitia Kerja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Rektor Universitas Yogyakarta (UNY), Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Wakil Rektor Universitas Negeri Medan dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi pada Selasa lalu (19/9).
    
"Kami mau meningkatkan standar nasional pendidikan (SNP) di Tanah Air. Kami mau kompetensi guru jangan hanya mempunyai kualitas mengajar tetapi harus bisa mendidik," jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra dalam keterangannya, Senin (25/9).
 
Dia mengatakan, salah satu indikador meningkatkan SNP yaitu dengan menciptakan kesiapan tenaga pendidik untuk mengajar, meski masih ada beberapa kendala.
 
"Salah satu kendalanya yaitu kekurangan anggaran, maka dari itu Panja akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) sehingga kita dapat memiliki guru yang kompeten," tutur Sutan.
 
Kemudian, tambah politisi Partai Gerindra itu, permasalahan guru saat ini merupakan permasalahan krusial pendidikan diantaranya tentang seleksi guru, sebaran guru, pembinaan karir guru. Selain itu, guru menjelang pensiun tahun 2018-2019, serta guru honorer dan guru kontrak yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat.
 
Komisi X melihat masukan yang disampaikan oleh rektor menjadikan Panja memahami masalah yang terjadi selama ini dalam membangun standar pendidikan yang bermutu tinggi itu. Untuk itu pihaknya meminta UNY, UPI, UNJA dan UNIMED berperan serta membangun dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, khusunya terkait pemenuhan standar pengelolaan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan dalam SNP.
 
"Kami harap bapak-bapak bisa memberikan data dan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan permasalahan pendidikan dasar dan menengah yang terbaru dengan memberikan contoh untuk terus memperbaiki SNP," terangnya.
 
Terkait guru, Sutan mengingatkan pemerintah bahwasannya tahun 2018 akan banyak guru yang pensiun, tentu hal itu membutuhkan banyak guru. Pemerintah harus punya kesiapan atas masalah ini, kalau tidak pihaknya menilai akan terjadi darurat guru.
 
"Kalau pemerintah tidak konsen dengan tenaga  guru, kita akan mengalami darurat guru. Pemerintah harus memperhatikan ini kalau tidak mau dibawa ke mana bangsa dan negara ini," pungkas Sutan. [wah/***]