. Eskalasi kekerasan kemanusiaan kembali terjadi pekan lalu di negara bagian Rakhine, Myanmar. Akibat peristiwa tersebut dilaporkan korban tewas telah mencapai lebih dari 100 jiwa. Ironisnya, korban yang berjatuhan banyak dari kelompok wanita dan anak-anak.

Serangan bersenjata yang dilakukan oleh pasukan militer Myanmar, dikabarkan sebagai serangan balasan terhadap kelompok militan Rakhine. Namun sayangnya, serangan balasan tersebut menimbulkan korban jiwa yang jauh lebih banyak.

Wakil Ketua DPR RI bidang Polhukam Fadli Zon mengecam aksi kekerasan tersebut. Fadli juga turut meminta semua pihak yang terkait untuk menghentikan putaran kekerasan di Rakhine.

"Saya ikut mengecam dan mengutuk segala bentuk serangan senjata yang terjadi di Rakhine. Terutama serangan balasan yang dilancarkan oleh kelompok militer Myanmar kepada warga Rakhine. Serangan yang sangat berlebihan tersebut patut disesalkan. Di dalamnya terdapat korban jiwa dari kelompok wanita dan anak-anak," sebut dia di Jakarta, Kamis (31/8).

Tegas Fadli, putaran kekerasan di Rakhine harus dihentikan. Untuk itu, semua pihak termasuk pemerintah Indonesia, harus mendorong pemerintah Myanmar agar segera mengambil upaya pemulihan keamanan dan memberikan perlindungan kemanusiaan terhadap warga di Rakhine. Jangan sampai jatuh korban yang lebih banyak lagi.

Fadli mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang turut mengecam kejadian tersebut. Namun Fadli mengungkapkan Indonesia masih perlu melakukan peran yang lebih proaktif. "Ini problem ancaman human security. Dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak," lanjut politisi senior Partai Gerindra ini.

Sebagai bagian dari anggota ASEAN, Fadli mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang turut mendorong pemulihan keamanan di Rakhine. Namun, sebagai negara terbesar di ASEAN, sikap Pemerintah Indonesia  semestinya dapat lebih proaktif dalam merespon gejolak yang terjadi di Rakhine. Baik melalui bantuan kemanusiaan, maupun upaya-upaya diplomatik lainnya.

Apalagi Indonesia saat ini sedang menjadi kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Upaya aktif dalam mendorong kondisi keamanan di Rakhine, akan menjadi catatan penting.

"Dulu Indonesia bisa berperan aktif menjadi mediator konflik di Filipina Selatan, Kamboja dan Thailand Selatan. Kini upaya diplomasi proaktif itu belum terasa," lanjut Fadli.

Dia juga menekankan bahwa jika kekerasan di Rakhine terus dibiarkan, besar kemungkinan juga akan mengganggu stabilitas kawasan.

"Kondisi yang stabil di Rakhine, penting untuk mendukung terjaganya stabilitas di ASEAN dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan," demikian Fadli Zon. [rus]