Ada tiga unsur yang berperan dalam proses legislasi yang dilakukan parlemen, yaitu DPR, pemerintah, dan masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menjelaskan bahwa masyarakat dibutuhkan dalam setiap program legislasi. Pasalnya, penentuan prioritas legislasi berasal dari kebutuhan masyarakat.

"Masyarakat itu pada posisi mana UU jadi prioritas yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).

Peran masyarakat, lanjutnya, turut menentukan bahwa target legislasi bukan pada kuantitas melainkan pada kualitas UU yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Misal sekarang yang perlu direvisi UU Sistranas, Sistem Transportasi Nasional. Dengan adanya sistem transportasi online yang diperlukan nggak hanya dengan Peraturan Menhub. Perlu ada cantolan hukum lebih kuat misal UU. UU tak hanya menyangkut moda transportasi saja. Berarti sistem UU Sistranas harus direvisi," urainya. [ian]