Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengantisipasi inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri menuai apresiasi.

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari menyebut bahwa antisipasi itu menuai apresiasi karena berhasil membentuk Satgas Inflasi yang lebih dahulu ketimbang pemerintah pusat. Artinya, NTB menjadi provinsi yang satu langkah lebih depan ketimbang pemerintah pusat dalam mengantisipasi inflasi.

"Ada sistematika yang disiapkan untuk mengendalikan inflasi. Bahkan di NTB sudah one step ahead. Ketika presiden sudah mengumumkan membentuk Satgas Inflasi, di sini sudah dibentuk sejak 3 bulan sebelumnya. Jadi inisiatif daerah mendahului inisiatif nasional. Ini perlu diapresiasi dan faktanya efektif," ujar Eva Kusuma.
 
Dijelaskan politisi PDIP itu bahwa inisiasi yang baik dari stakeholder di Pemprov NTB itu membuat indeks inflasi di provinsi ini selalu berada dibawah rata-rata inflasi nasional. Keberhasilan ini ditenggarai adanya pola komunikasi yang baik antara Bappeda, BI, TPID, serta BPS.
 
"Karena ada ketersediaan serta kelancaran komunikasi sehingga inflasi di sini selalu di bawah rata-rata nasional. Dan ini tidak lepas dari komunikasi yang baik antara Bapeda, BI serta pelaku dalam hal ini distributor-distributor," tutur Eva.
 
Ia menjelaskan bahwa kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mampu menekan tingkat inflasi, karena sebagaimana diketahui 84 persen peran Kota Mataram cukup signifikan terhadap inflasi regional di NTB. 

"Kinerja TPID karena indikatornya bisa mengendalikan inflasi mencapai di bawah rata-rata nasional maka kinerjanya bagus dan terutama karena kontribusi sebesar 84 persen dari Kota Mataram terhadap inflasi regional maka ini signifikan sekali," tuturnya.
 
"Jika Kota Mataram bisa dikendalikan, maka inflasi secara regional juga bisa terkendali. Jadi pola hubungan inflasi antara daerah yang sudah dikenali, sudah diantisipasi juga oleh Pemkot terutama," pungkasnya. [ian]