Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku Utara (Malut) dalam menekan inflasi dikritik Komisi X DPR RI. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Melchias Mekeng menyebut bahwa TPID Malut belum efektif menekan inflasi karena kebutuhan pokok sebagian besar masih dipasok dari luar daerah.

"Saya melihat yang menjadi kendala inflasi di sini bisa melonjak tinggi karena hampir 98 persen bahan pokok yang ada diimpor dari luar Maluku Utara. Kebutuhan pokok didatangkan dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Surabaya dimana hal itu akan menambah beban masyarakat," katanya usai kunker tersebut beberapa hari lalu, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (13/6).
 
Politisi Golkar itu kemudian mempertanyakan caranya agar barang-barang kebutuhan pokok bisa di produksi di Malut, dengan beberapa kearifan lokal. Dia berharap pemerintah daerah dengan anggaran yang ada bisa memfokuskan pengadaan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa diproduksi di daerah sendiri.
 
"APBN-nya sudah terkotak-kotak dari berbagai macam sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran utang dan lain-lain akhirnya porsi pembangunannya juga semakin sedikit dan kebutuhan pembangunan infrastuktur masih tertinggal. Kalau semuanya dikembalikan ke pusat apa artinya otonomi daerah yang dulu kita gaungkan bahwa kalau otonomi jauh lebih enak,” ungkap Mekeng.
 
Menurutnya hal ini kembali kepada visi dari pemimpinnya agar jangan berharap dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

"Harus menggali kekayaan alam yang ada, jadikan sumber pendapatan asli daerah untuk memperkuat menjadi sebuah daerah yang maju," tegasnya. [ian]