Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Pemerintah Harus Cepat Perbaiki Tata Kelola Pangan

Laporan: Dede Zaki Mubarok | Jumat, 02 Juni 2017, 14:59 WIB
Pemerintah Harus Cepat Perbaiki Tata Kelola Pangan Kembali muncul desakan agar pemerintah memperbaiki tata kelola pangan. Desakan ini berdasar fenomena kenaikan harga bahan pokok setiap jelang Idul Fitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya.

 "Dari pantauan kami, harga di pasar sudah meningkat. Seperti bawang merah dan cabai naik lumayan. Yang ekstrem sekarang bawang putih," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, kepada wartawan.

Di lain sisi, lonjakan harga kebutuhan bahan pokok itu tidak membawa keuntungan apapun bagi para petani.

"Kami ingin melihat, apakah benar peningkatan yang luar biasa ini dinikmati oleh petani. Ternyata tidak. Harga di petani begitu-begitu saja, bahkan ada yang di bawah HPP. Ini lucu," ujar Edhy, yang berkunjung ke ladang bawang di Desa Alam Endah, Kabupaten Bandung, pada Selasa lalu.
 
Menurut Edhy,  disparitas harga yang tinggi pada level petani dan konsumen disebabkan tata kelola pangan yang masih buruk. Ia mengungkapkan, pemerintah masih menyuplai kebutuhan bawang putih dengan impor hingga 95 persen. Padahal, letak geografis Desa Alam Endah merupakan tempat terbaik untuk  budidaya bawang putih.

"Ini bukti bahwa kita mampu melakukan produksi, khususnya di sektor pertanian," sambung politisi Gerindra ini.
 
Dia mendorong pemerintah segera memperbaiki tata kelola distribusi pangan sehingga harga di pasar tetap stabil. Menurutnya,  pemerintah tidak boleh kalah dengan siasat kelompok tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan sepihak dari keadaan ini.

"Negara sudah memberikan izin impor Rp 500 ribu ton, tapi kok harga bawang putih tidak mampu kita atur, " kritiknya.
 
Untuk mengatasi fenomena lonjakan harga bawang ini, ia meminta kepada seluruh kementerian terkait untuk saling berkordinasi dalam melakukan pengawasan. Jika perlu, melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pasar yang terindikasi melakukan pembatasan pasokan ke pasar.
 
"Sekarang ini ekonomi kartel, sehingga hanya pihak tertentu yang menikmati dan ini tidak bisa kita biarkan. Pemerintah harus berani bertindak karena keterbatasan kami banyak. DPR hanya bisa melakukan pengawasan, tidak mengeksekusi," sambungnya.
 
Edhy juga berkomitmen akan mendorong alokasi anggaran ke sektor pertanian, salah satunya untuk Kabupaten Bandung. Harapannya, bisa kembali bangkit menjadi sentra produksi bawang putih dengan luas areal tanaman mencapai 1.000 hektar.
 
Pada tahun 1980-an, Kabupaten Bandung dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih yang bisa menghasilkan 30 ton bawang putih dalam sehari. Karena itu, pemerintah dan petani setempat menyambut baik gagasan ini. Hanya saja, mereka meminta kejelasan Harga Pokok Pangan (HPP) harus segera dibuat agar petani antusias dalam membudiyakan bawang putih. [ald]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)