Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI menemukan banyak kejanggalan dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Carat di Palembang oleh PT Pelindo II. Dari persoalan dana investasi yang fantastis hingga penggunaan dua konsultan jadi temuan menarik.
 
Anggota Pansus Pelindo II Wahyu Sanjaya mengatakan, penggunaan dua konsultan sekaligus dalam satu tahun patut dipertanyakan.

"Ini membingungkan, karena biasanya satu konsultan bekerja dalam satu tahun untuk proyek tertentu saja. Mengapa ada dua konsultan pada tahun yang sama," ujarnya kepada redaksi, Kamis (27/4).
 
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, tugas konsultan adalah melakukan studi kelayakan atas pengembangan pelabuhan Tanjung Carat.

"Kita minta mereka memberikan draf kontraknya sekaligus proses penunjukkannya seperti apa. Kita ingin tahu nilai kontraknya berapa. Kita tidak bermaksud mencampuri kinerja mereka. Tapi, kita hanya ingin melihat apakah normal nilai kontraknya," tutur Wahyu.
 
Di Pelindo II, sambungnya, banyak kontrak bernilai fantastis namun tidak diketahui ujungnya seperti apa. Bahkan, ada temuan USD 5 juta per bulan untuk nilai kontrak pengembangan. Selain itu, ada investasi sekitar USD 3,3 miliar yang patut dipertanyakan. Menurutnya, kalau nilai investasi sebesar 500 juta masih terbilang wajar.
 
"Kita ingin menelaah lebih jauh apakah ada kejanggalan-kejanggalan dalam nilai proyek tersebut. Pelabuhan Tanjung Carat, memang, dibutuhkan di Palembang. Untuk itu, harus mampu melihat dengan cermat apa saja yang bisa dikembangkan di sini. Kalau Kawasan Ekonomi Khususnya belum selesai, nanti bisa jadi pelabuhan mati, karena belum berjalan. Dan kelak akses jalan menuju pelabuhan dan KEK harus terintegrasi," papar anggota Komisi VI tersebut.
 
Mengomentari soal global bond di Pelindo II Tanjung Carat, Wahyu mengatakan belum ada. Kalaupun dilaksanakan sekarang tentu tidak visible.

"Bila nanti Pansus menemukan kerugian negara akan ditindaklanjuti ke BPK dan penegak hukum," tegasnya. [wah]