Isu ketimpangan menjadi topik utama yang dibahas dalam Sidang Tahunan IPU (Inter-Parliamentary Union) ke-136 di Dhaka, Bangladesh, yang berlangsung tanggal 1 hingga 5 April 2017.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menjadi delegasi Indonesia mengatakan bahwa diangkatnya isu ketimpangan menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah serius di tingkat global sebagaimana yang pernah terjadi pada dekade 1970-an.

"Tantangan ketimpangan kini memang semakin besar. Di Indonesia, misalnya, selain ketimpangan pendapatan dan pengeluaran yang angka indeksnya pernah mencapai 0,42 pada 2015, juga terdapat ketimpangan kepemilikan lahan. Data BPS tahun 2013, indeks gini tanah nasional mencapai angka 0,72," ujarnya dalam sambutan di acara tersebut, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (2/4).

Dijelaskan Fadli bahwa sekitar 56 persen lahan yang ada di Indonesia hanya dikuasai oleh 2 persen elite saja. Bagi negara agraris seperti Indonesia, ketimpangan tersebut tentu saja berimplikasi buruk. Pasalnya, Sekitar 56 persen dari penduduk pedesaan kemudian hanya bisa menjadi buruh tani, atau petani gurem.

"Dan itu telah berimplikasi pada angka kemiskinan di pedesaan, di mana sebanyak 62,75 persen penduduk miskin berasal dari sana, dan sebagian besarnya adalah petani," lanjutnya.

Kepada peserta Sidang Tahunan IPU, Fadli menjelaskan bahwa Indonesia mengatasi ketimpangan itu dengan meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan. Tujuannya, agar orang miskin bisa mendapatkan akses yang sama terhadap dua kebutuhan vital tersebut.

Namun begitu, lanjutnya, upaya menangani ketimpangan tak cukup dilakukan hanya dengan menangani efeknya saja. Tapi juga harus dilakukan dengan menyasar faktor penyebabnya.

"Dan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan adalah korupsi. Ada banyak negara menderita karena korupsi, sebab korupsi telah meminggirkan rakyat dari proses pengambilan kebijakan yang adil dan demokratis, yang kemudian berakibat pada terabaikannya hak-hak dasar mereka," lanjut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

"Takkan pernah ada kesetaraan selama masih ada korupsi. Itu sebabnya GOPAC selalu mengajak seluruh anggota parlemen di dunia untuk bersama-sama memerangi korupsi sebagai usaha mengatasi ketimpangan," pungkasnya.

Selain Fadli, ada 6 delegasi lain yang dikirim DPR RI dalam sidang IPU kali ini. Mereka di antaranya Nurhayati Ali Assegaf, Evita Nursanty, Anthon Sihombing, Irine Yusiana Roba Putri, Andi Irawan Darmawan Aras, dan Ferry Kase. [ian]