Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Legislator PDIP: Wirausaha Baru Hadapi Kendala Pembiayaan

Laporan: | Rabu, 08 Maret 2017, 01:46 WIB
Legislator PDIP: Wirausaha Baru Hadapi Kendala Pembiayaan

Juliari Peter Batubara/Net

. Sampai saat ini wirausaha-wirausaha baru masih sering mendapatkan kendala untuk berekspansi, terutama dalam hal pembiayaan  yang syaratnya sangat berat.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Juliari Peter Batubara kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/3).

"Syarat-syarat yang terlalu berat untuk mendapatkan pinjaman dari bank masih merupakan kendala utama bagi wirausaha baru," katanya.

Juliari Peter yang juga Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan ini menilai usaha Kementerian Perindustrian yang menargetkan 5.000 wirausaha baru dan pengembangan 1200 sentra Industri Kecil Menengah (IKM) tahun ini memang ideal.

Sebagai target kata Juliari boleh-boleh saja, tetapi yang perlu diketahui adalah apa dan bagaimana kendala yang dihadapi. Karena itu Juliari menawarkan solusinya, yaitu lebih baik pemerintah menunjuk 1-2 bank BUMN yang berhak menyalurkan pinjaman ke IKM dengan bunga lebih  lunak dan persyaratan yang lebih mudah.

Bila perlu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa juga menyesuaikan peraturannya untuk mengakomodasi hal ini.

"Saya kira solusinya seperti itu, supaya wirausaha baru semakin tumbuh dan berkembang," kata putra sulung tokoh nasional AP Batubara ini.

Apalagi lanjut Juliari, saat ini terkesan BUMN-BUMN yang ada menjadi justru konglomerasi baru, yaitu dengan mengambil bisnis dari hulu ke hilir. Tentu saja ini tidak benar dan tidak sesuai dengan konstitusi.

"BUMN tidak perlu merambah ke semua bisnis, bahkan modusnya yaitu dengan mendirikan anak perusahaan hingga cucu perusahaan untuk masuk ke bisnis baru yang sebenarnya bisa diserahkan ke wirausaha atau pihak swasta," imbuh legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ini.

Bagaimana pun, menurut dia lagi, dengan praktek demikian tentunya membuat persaingan menjadi tidak sehat, dan para wirausahawan yang tadinya berbisnis di sektor tersebut, bisa kehilangan bisnisnya karena diambil BUMN. [rus]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)