Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan mampu mengelola dan membangun pertumbuhan ekonomi, serta juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Mindset yang perlu disadari dari keberadaan BUMN adalah harus menjadi agen pembangunan," ujar anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih di komplek parlemen, Jakarta (Kamis, 12/1).

Menurutnya, dengan menjadi agen pembangunan maka orientasi perusahaan plat merah adalah menyejahterakan masyarakat, bukan mencari keuntungan sebanyaknya-banyaknya.

Gde menjelaskan, berdirinya BUMN membawa empat misi. Pertama, keamanan seperti dibentuknya PT Peruri dan PT Pindad yang ditugaskan untuk memproduksi persenjataan. Kedua, agar tidak diambil oleh pihak swasta, sehingga perlu ada BUMN yang harus bisa memberikan pelayanan kepada publik. Ketiga, pengembangan perekonomian daerah tertinggal sekalipun itu merugi. Terakhir, membawa misi negara seperti yang dilakukan Perum Bulog dalam pengelolaan pangan.

Politikus Partai Golkar itu pun mengkritik keinginan pemerintah yang selalu mengedepankan privatisasi BUMN. Akibatnya, perusahaan milik negara sudah bukan lagi menjadi agen pembangunan.

"Karena BUMN hanya mengutamakan aksi korporasi dengan berorientasi pada keuntungan," kata Gde.

Terlebih, selama ini kontribusi BUMN terhadap anggaran negara sangat kecil.

"Setoran deviden hanya mencapai Rp 40 triliun," ujar Gde.

Hal itu berbanding terbalik dengan kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang mencapai Rp 100 triliun.

"Jadi, kalau itung-itungan dagang rugi," sebut Gde.

Dengan itu, Gde meminta kepada seluruh BUMN agar kembali kepada tujuan awalnya, yaitu menyejahterakan rakyat dan bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya. [wah]