. Presiden Jokowi perlu mendorong dan mewajibkan semua kementerian dan lembaga negara, serta kepala daerah untuk lebih sigap merespon informasi bohong alias hoax.

Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Senin (9/1). Politisi Partai Golkar ini menegaskan kalau langkah itu penting dilakukan Jokowi untuk mengatasi lemahnya manajemen komunikasi pemerintah.

"Jadi sudah saatnya Presiden Joko Widodo mewajibkan semua kementerian dan lembaga negara, para gubernur, bupati dan walikota untuk lebih sigap merespons hoax," kata Bambang.

Menurut dia, kekacauan yang muncul akibat informasi hoax terutama di media sosial bisa ditangkal jika aparatur pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskannya.
 
Untuk itu, efektifitas fungsi kehumasan (hubungan masyarakat) dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PID) harus segera ditingkatkan.

Biro Humas dan PPID, Bambang melanjutkan tidak boleh lagi pasif, melainkan harus pro aktif.

Saat ini, puluhan informasi bohong dan palsu beredar setiap detiknya melalui sarana Medsos. Kabar yang benar dan akurat bercampur dengan hoax atau gosip, dan menyebar dengan sangat cepat dan tak terkendali.

Bambang melihat perkembangannya pun sudah sangat memprihatinkan dan berpotensi menyesatkan pengertian atau pemahaman masyarakat terhadap ragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Bahkan, bisa memicu konflik horizontal.
 
Sebab hal itu ujarnya lagi terkait erat dengan hak publik memanfaatkan medsos, penyebaran hoax menjadi sulit ditangkal. Di sisi lain, membentuk sebuah institusi untuk mencegah atau menangkal hoax tidak fisibel. Satu-satunya dinilainya langkah yang cukup efektif menangkal hoax adalah kesigapan merespons informasi bohong itu dengan menyebarluaskan berita yang benar dan informasi yang akurat.

Maka, bagi pemerintah pusat dan daerah, peran biro Humas dan PPID menjadi sangat signifikan. Biro Humas dan PPID harus selalu siaga dari kemungkinan serangan melalui hoax.
 
Karena penyebaran hoax saat ini sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan.

"Jadi saya tegaskan lagi Presiden perlu mendorong semua kementerian/lembaga, kantor gubernur, para bupati dan walikota untuk segera meningkatkan efektivitas peran biro Humas dan PPID masing-masing," ujar Bambang. [rus]