Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak kompak dan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan kenaikan tarif pengurusan dokumen kendaraan (STNK/BPKB). Terlihat dari sikap Polri dan Kementerian Keuangan yang saling membantah bukan sebagai pengusul kebijakan.

Terlihat aneh jika Presiden Jokowi justru mempertanyakan kenaikan biaya pengurusan dokumen kendaraan yang mencapai dua hingga tiga kali lipat. Sebagaimana disampaikan melalui Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

"Agak aneh rasanya, ketika penetapan besaran PNBP (pendapatan nasional bukan pajak) yang berkisar antara 100 persen hingga 275 persen dipertanyakan sendiri oleh pemerintah. Bahkan terkesan lempar tanggung jawab," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini di Gedung DPR, Jakarta (Jumat, 6/1).

Fraksi PKS, menurutnya, keberatan dengan kebijakan tersebut. Kenaikan tarif yang mencapai dua hingga tiga kali lipat sangat membebani masyarakat.

"Fraksi PKS meminta pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang telah Fraksi PKS sarankan sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga. Dengan demikian rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani dengan kebijakan tersebut," jelas Jazuli yang juga ketua Fraksi PKS DPR RI. [wah]