Komisi I DPR RI mengaku belum mendapatkan informasi terkait rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional untuk mengatasi kasus kejahatan di dunia maya dan menyaring informasi bohong atau hoax yang saat ini meresahkan masyarakat.

"Saya belum dapat info detail. Coba kita pertanyakan nanti ketika rapat kerja dengan menteri di Komisi I," ujar Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/1).

Menurutnya, apabila pembentukan Badan Cyber Nasional bertujuan untuk menekan, mengurangi bahkan meniadakan informasi-informasi bohong maka hal itu sangat baik dilakukan. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi disesatkan oleh berita-berita yang belum tentu benar keakuratannya, dan justru mengarah pada fitnah.
 
"Karena sebuah berita mestinya harus benar dan valid, tidak boleh hoax. Saya kira prinsipnya semua berita hoax tidak boleh, berapa pun jumlahnya karena dapat menyesatkan masyarakat," jelas Abdul Kharis.

Disinggung apakah sudah tepat jika saat ini pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengaku belum dapat menjawab sebelum Komisi I mendapat penjelasan dari pemerintah.

"Kita lihat nanti, seperti apa penjelasan pemerintah terkait badan ini. Yang pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab," tegas Abdul Kharis. [wah]