Komisi II DPR mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak di berbagai instansi pemerintahan.

"Mereka ini (honorer) adalah orang yang sudah terverifikasi. Kita bela honorer K2 mati-matian, jadi kalau soal honorer K1 harus lebih mati-matian lagi," ujar Anggota Komisi II, Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja dengan Menteri PAN-RB, Asman Abnur, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12).

Politisi PDIP ini merasa cukup prihatin masih ada tenaga honorer di Nganjuk yang sudah bekerja sejak tahun 1985 namun tak kunjung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karenanya ia pun mendesak Menteri PAN-RB untuk segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini.

"Republik ini dilayani oleh honorer. Republik ini dilayani oleh mereka yang digaji 500 ribu per bulan, yang lebih rendah dari upah buruh," tegas Arteria.

Tak hanya di Kabupaten Nganjuk, keberadaan honorer di lingkungan DPR RI pun juga tidak luput dari sorotan Arteria.  Dalam Rapat Kerja tersebut, Arteria juga mendesak Menteri PAN-RB untuk segera dapat menyelesaikan keberadaan tenaga honorer di lingkungan DPR.

"Saya juga mengajak teman-teman. Permasalahan honorer di Gedung DPR juga belum selesai. Di Komisi II yang honorer juga masih banyak. Kita menyelesaikan yang jauh-jauh, tapi yang di sekitar kita saja belum diselesaikan. Saya minta Pak Menteri PAN-RB soal honorer di DPR ini diberesin dulu lah," tegas Arteria.

Ia juga mempertanyakan jargon 'revolusi mental' yang digaungkan pemerintah jika tidak bisa menyelesaikan hal sosial kemasyarakatan seperti tenaga honorer ini. Ia pun juga mendorong pemerintah untuk lebih peka dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

"Bohong itu revolusi mental jika kita tak peka terhadap hal-hal sosial berbau kemasyarakatan seperti ini," pungkas Arteria. [rus]