Hingga saat ini sudah ada Rp. 246 miliar dana yang dianggarkan untuk pengamanan pada 101 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di tahun 2017. Sedangkan Rp. 581 miliar masih sedang dibahas di tingkat Pemda dan DPRD masing-masing daerah.

"Kemudian yang sudah konfirmasi tak disetujui sebanyak Rp. 79 miliar," jelas Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Karena dana pengamanan tak disetujui sebanyak Rp. 79 miliar, pihaknya berencana melakukan langkah penghematan di berbagai lini dengan tidak mengurangi kualitas pengamanan itu sendiri.

Meski demikian, Kapolri Tito meminta perhatian semua pihak termasuk Komisi III untuk mengimbau Kemendagri dan Pemda agar pihak kepolisian tidak mencari dana talangan. Pasalnya menurut dia, Pilkada serentak 2017 sudah masuk ke tahap kampanye.

"Di beberapa wilayah, Aceh, Sumut, Riau, Jambi, DKI, Jabar, NTT, Kalsel, Sulsel, Kalteng, sampai Papua Barat, ini mereka katakan masih sedang dibahas. Kalau masih sedang mending, daripada masih sedang akan dibahas. Anggaran kurang itu sekitar 581 miliar, tapi sekali lagi akumulasi dari semua wilayah, ada yang kurang 2 miliar, 3 miliar," jelasnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan bahwa sejauh ini anggaran antisipasi kontingensi juga belum dialokasikan di APBN maupun APBD, khususnya terkait pergeseran pasukan dari Mabes Polri, Polda dan Polres.

"Ini kami berusaha keras meyakinkan, kadang-kadang masyarakat dan Pemda berpikir pengamanan Pilkada adalah saat pencoblosan saja, atau kampanye saja. Padahal perlu kegiatan cipta kondisi mendinginkan suasana, terutama juga kontingensi, pencegahan. Untung untuk Mabes dapat anggaran tambahan kontingensi 90 miliar sampai Desember. Kami terima kasih pada Komisi III dan Banggar," pungkasnya. [zul]