Iri dengan Partai Golkar yang bisa gonta-ganti kursi ket­ua DPR, PDIP ikut minta jatah jabatan pimpinan. Selain kocok ulang, partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri ini mendorong untuk dilakukan revisi terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Keinginan PDIP untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR telah mendapat restu Megawati Soekarnoputri. Caranya dengan revisi UU MD3, kocok ulang pimpinan legislatif atau menambah kuota kursi pimpinan DPR dari 5 menjadi 6 kursi.

Pernyataan ini disampaikan politisi PDIP Aria Bima saat memberikan pandangan dalam rapat paripurna DPR, kemarin. Rapat yang agendanya menge­sahkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR, dimanfaatkan Aria Bima untuk minta jatah kursi.

"Sepenuhnya kami serahkan pada internal Partai Golkar yang sudah diatur dalam peraturan MD3. Namun kami ingin sam­paikan dalam paripurna untuk segera diadakan perubahan MD3 untuk kita susun dan bisa kita putuskan sebelum pileg (pemilu legislatif)," kata Aria menyam­paikan pandangan fraksinya.

Aria pun berharap pada periode kali ini, pimpinan dewan masih mungkin dikocok ulang. Tentu saja denganpenambahan dari anggota Fraksi PDIP.

"Kami berharap pimpinan menginisiasi membuat aturan dalam formasi pimpinan. Dan kalau masih dimungkinkan, se­laku fraksi yang anggota paling banyak, kalau masih dimung­kinkan mendapat porsi pimpinan DPR," pinta Aria.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, pemberian ja­tah kursi pimpinan DPR pada partainya merupakan hal yang wajar. Mengingat PDIP dalam Pemilu 2014 merupakan partai pemenang pemilu.

"Kalau Bu Mega, sejak aw­al menyampaikan ada yang salah dalam proses pembuatan Undang-Undang MD3. Maka itu dahulu yang harus direvisi. Akar permasalahan di sana. Sepanjang itu belum dibenahi problemnya akan sama. Tidak ada yang tetap," kata Masinton.

Masinton mengungkapkan, salah satu poin dari UU MD3 yang harus direvisi yakni pengambilan keputusan denganmengedepankanasas musyawarah mufakat. Ketika musyawarah tidak tercapai baru lah mekanisme voting digunakan.

"Kalau yang diinginkan PDIP konsepnya adalah mengedepankanazas musyawarah mufakat, bukan voting. Ketika tidak tercapai baru voting," jelasnya.

Usulan PDIP ini ternyata di­amini PAN dan PPP. Ketua DPP PAN, Yandri Susanto mengata­kan, wacana PDIP merevisi UU MD3 perlu dibahas dan dipikir­kan secara mendalam oleh selu­ruh fraksi partai di DPR.

"Dan usulan PDIP tadi, PAN perlu menyampaikan sedikit saja, menurut PDIP tadi perlu kita pahami bersama dan dipikirkan mendalam, keberhasilan lembaga ini perlu dikedepankan kebersamaan. Perlu duduk bersama untuk mengkaji dan mendalami apa yang menjadi usulan PDIP," kata Yandri.

Di lokasi yang sama, Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati menuturkan, komposisi pimpi­nan memang harus proporsional dan harus mencerminkan jumlah rakyat yang diwakilkan oleh partai politik tertentu.

"Kita pahami DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, ma­ka jumlah kursi merupakan cer­minan atau merepresentasikan jumlah rakyat, proporsionalitas harus tercermin dalam pimpi­nan alat kelengkapan dewan," tegasnya.

Oleh karena itu, PPP mendukung langkah PDIP untuk mer­evisi UU MD3. Tujuannya, agar alat kelengkapan dewan (AKD) bisa merepresentasikan dukun­gan rakyat. Dia juga menilai kondisi lembaga DPR saat ini cukup memungkinkan UU MD3 direvisi.

"PPP mendukung dilakukan­nya revisi terbatas UU MD3 agar kemudian dalam alat kelengka­pan dewan akan merepresenta­sikan dukungan rakyat. Sudah kondusif, sangat dimungkinkan dilakukan revisi terbatas," pung­kasnya.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, pergantian Ade Komarudin (Akom) dari Ketua DPR sebagai momentum yang tepat untuk kocok ulang pimpi­nan dewan. PDIP sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR bisa memanfaatkan momentum tersebut.

"Ini momentum yang bagus bagi Megawati untuk mengin­truksikan kader partainya untuk mewacanakan kocok ulang pimpinan DPR," ujarnya. ***