Tidak Ada Kemauan Politik Pemerintah Berdayakan Petani Buah
Laporan: | Minggu, 27 November 2016, 02:16 WIB

Masalah kesejahteraan petani paling krusial di balik tingginya angka impor buah-buahan oleh pemerintah Indonesia selama setahun terakhir.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Menurutnya, kebijakan impor yang mencapai 388.955 ton sejak Januari 2016 tersebut jelas menyebabkan petani buah nasional merugi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku kecewa atas terus meningkatnya impor buah. Padahal, luas wilayah serta tingkat kesuburan tanah Indonesia lebih baik ketimbang negara lain.
"Hampir semua buah buahan bisa ditanam di Indonesia. Tapi, kenapa terus-terusan impor?" sesalnya, dalam keterangan pers, Sabtu (26/11).
Daniel juga menggugat BUMN-BUMN di Indonesia yang tidak mengoptimalkan lahannya untuk pertanian dengan baik.
"Perhutani sebagai pemilik tanah terbesar di Jawa tidak mau memaksimalkan hasil garapannya," sesalnya.
Dari data yang dimilikinya, banyak tanah di Pulau Jawa yang tidak dimanfaatkan oleh Perhutani. Padahal, tanah Jawa terbilang cocok untuk menanam buah-buahan.
"Sepertinya, tidak ada
political will dari pemerintah untuk memberdayakan petani buah di Indonesia. Pemerintah seakan tidak mau swasembada buah," keluhnya.
Lanjut Dahiel, Komisi IV akan memanggil Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, untuk membahas masalah itu di Senayan. Jika rapat terwujud, dirinya berjanji bertanya langsung kepada menteri soal komitmen pemerintah terhadap pembatasan impor buah.
[ald]