Program Indonesia Pintar Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan pendidikan 12 tahun dinilai perlu diawasi secara maksimal. Sebab, hal itu sangat penting untuk kemajuan bangsa.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPR RI Komisi X Puti Guntur Soekarno dalam kegiatan resesnya di hadapan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah serta kepala UPTD Pendidikan di Kabupaten Ciamis di aula SMAN 3 Ciamis.

"Dalam rangka melaksanakan pengawasan sekaligus menyerap aspirasi saya perlu memastikan apakah Program andalan pemerintahan Jokowi ini yaitu Indonesia Pintar penyelenggaraannya telah maksimal atau belum di Kab. Ciamis’," kata Puti dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Sabtu (19/11).

Puti memaparkan soal bagaimana target nasional yang telah ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa sasaran program pada tahun ini ditargetkan terealisasi untuk 20,3 juta siswa, yang terdiri dari 17,9 juta siswa yang dikelola oleh Kemendikbud dan 2,4 juta siswa yang dikelola oleh Kemenag.

"Strategi membangun bangsa menurutnya tidak akan berhasil tanpa berpihak pada sektor pendidikan, khususnya akses rakyat terhadap pendidikan," tambahnya.

"Oleh sebab pendidikan menentukan suatu bangsa maka rakyat harus diberikan akses yang mudah untuk memperoleh pendidikan, jangan malah kesulitan,” tutup Puti.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Toto Marwoto menganggap kegiatan reses yang dilakukan oleh Puti ini sangat berguna. Utamanya ia melihat esensi dalam mensinergiskan koordinasi antar lembaga terkait sangat baik.

"Dengan dukungan dan sinergitas dari Ibu Puti sebagai anggota DPR RI komisi X yang salah satunya bidang pendidikan kami dapat langsung menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi, sehingga berbagai permasalahan dapat dicarikan solusinya,” ujarnya.

Ia menilai keberpihakan antara DPR RI dengan daerah utamanya Dinas Pendidikan dalam mensukseskan program Indonesia Pintar ini akan memberikan hasil yang positif.

Sebab diketahui, latar belakang keberadaan program Indonesia Pintar adalah untuk meningkatkan akses 12 tahun sekolah, juga menarik kembali siswa yang putus sekolah dan yang paling penting mampu mengurangi disparitas angka partisipasi sekolah. [sam]