Ada perbedaan di antara pimpinan DPR RI tentang izin menginap bagi para demonstran Aksi Bela Islam II di gedung parlemen Senayan.

Ketua DPR RI, Ade Komarudin, memperbolehkan masyarakat menginap di gedung DPR RI sebelum kembali ke daerah masing-masing, tapi dengan syarat pemimpin demonstrasi melakukan koordinasi dengan pihak Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, cenderung tidak setuju dengan syarat itu. Bahkan, dia menilai pernyataan itu membuktikan Ade Komarudin belum solid dengan pimpinan yang lain.

"Dulu sudah oke, tapi ada masalah kepemimpinan baru di DPR yang belum sepenuhnya solid," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/11).

Menurutnya DPR RI adalah jembatan demokrasi, karenanya masyarakat harus difasilitasi. Bahkan, lanjut dia, Gedung Putih di Amerika Serikat saja memberi ruang untuk masyarakat demonstran membangun tenda menginap dalam aksi protes.

"Kita tuh sebenarnya mau membagi DPR itu jadi dua, ada ruang masyarakat, ada ruang anggota dalam pengertian ruang politik dan publik. Dan ruang publik itu tadinya memang untuk semua orang. Di depan Gedung Putih AS saja orang bisa bikin tenda, tidak ada masalah," jelasnya.

Sayangnya, kompleks Istana Negara tidak memungkinkan masyarakat untuk membangun tenda karena tidak ada ruang kosong. Karena itu, DPR harus memfasilitasinya.

"Istana kita itu kan agak susah, makanya kita usulkan di DPR. Jadi kalau sekarang ada orang datang dari luar kota, demonstrasi ke Jakarta mau ditampung di mana? Selayaknya memang ada tempat yang menampung," lanjutnya.

"Saya kira sebagian dari fasilitas DPR ini bisa digunakan masyarakat untuk menjadi tempat bagi mereka (demonstran). Toh, tidak akan berlangsung selamanya," tutupnya. [ald]