Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

DPR Minta Klaim Mentan Soal Swasembada Beras Ditinjau Ulang

Laporan: Ruslan Tambak | Kamis, 27 Oktober 2016, 11:16 WIB
DPR Minta Klaim Mentan Soal Swasembada Beras Ditinjau Ulang

Hamdani/Net

. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim telah memenuhi swasembada tiga komoditas pangan. Yaitu beras, cabai dan bawang. Kementan mengklaim, dalam dua tahun terakhir Pemerintah tidak mengimpor ketiga komoditas tersebut karena stok yang melimpah.

Kementan menyatakan, produksi padi meningkat 11,7 persen. Sedangkan bawang dan cabai naik masing-masing 1,8 persen dan 3,7 persen. Dengan data tersebut, Indonesia sudah tidak perlu lagi mengimpor tiga komoditas tersebut. Bahkan untuk bawang juga sudah bisa ekspor.

Namun demikian, Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani menampik hal tersebut. Dia menyatakan, angka statisik dalam mengukur swasembada itu tidak cukup. Stok yang berlimpah hanya akan mengamankan jumlah barang dan harga di pasaran saja dan tidak berkorelasi pada kemajuan sektor pertanian.

Dalam hemat politisi Partai Nasdem ini, faktor kontuninuitas hasil produksi pertanian yang melimpah lebih penting ketimbang menghitung stok. Sebab sektor pertanian adalah sektor yang sangat kompleks. Dibutuhkan supply chain management dari hulu sampai hilir yang harus dipastikan aman.

Lebih lanjut Hamdhani memaparkan, untuk menggaransi keamanan sektor pertanian perlu kerja keras lagi. Swasembada bukanlah menghitung keamanan stok dalam jangka waktu pendek, namun program pertanian untuk jangka panjang.

"Kalau bawang dan cabai bisa saja kita sebut stoknya aman, tapi saya tidak yakin kalau beras," ungkap dia dalam keterangannya, Kamis (27/10).

Hal ini diungkapkan Hamdhani berdasar kondisi di lapangan. Yang dia temukan, stok beras masih sangat kurang. Apalagi jika kita dengar akan ada rencana impor.

"Jadi klaim swasembada perlu untuk ditinjau ulang," imbuhnya.

Tentu saja dia berharap swasembada pangan bisa segera teralisasi. Namun legislator asal Kalteng ini mengingatkan, roadmap swasembada pangan tidak boleh diinterpretasikan hanya jangka pendek.

"Pemerintah harus lebih visioner terhadap hal ini," tutupnya. [rus]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)