. Komisi I DPR RI mengapresiasi kebijakan pemerintah memberikan tambahan anggaran tahun 2017 kepada Kementerian Pertahanan dan TNI.
 
"Ada prioritas dari pemerintah yang juga telah menjadi inisiatif dan konsesus Menteri Keuangan bahwa tahun 2017 akan ada penambahan anggaran yang dikhususkan untuk Kementerian Pertahanan dan TNI. Sudah diketuk palu di Banggar dan Komisi I. Anggaran sebesar Rp 108 triliun untuk Kemenhan dan TNI itu merupakan anggaran Kemhan dan TNI tertinggi sepanjang 12 tahun terakhir," kata Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais di Jakarta, Jumat (20/10).

Hanafi mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut, meski kementerian dan lembaga lain mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan, Kemhan dan TNI malah mengalami penambahan. Ini merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Karena menurutnya kedua hal tersebut merupakan masalah yang tidak bisa dikompromikan.

"Masalah kedaulatan dan pertahanan negara adalah masalah yang tidak bisa dikompromikan. Dan sayang kalau anggaran Kemhan dan TNI dikurangi Karena alasan-alasan teknis, ekonomi. Dan yang pasti, anggaran Kemhan dan TNI ini akan diamati oleh negara tetangga, bahwa di tengah kelesuan ekonomi ternyata kita punya komitmen menjaga kedaulatan NKRI," jelas Politisi dari Fraksi PAN ini.
 
Sebelumnya, anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp 104 triliun sempat mengalami penolakan oleh Komisi I DPR. Angka ini menurut Hanafi tidak sesuai dengan rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang seperti janji Presiden Jokowi saat kampanye bahwa anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari pendapat dan belanja (PDB). Diasumsikan nilai Rp 108 triliun sudah lebih mendekati angka tersebut. [rus]