. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai rencana pengangkatan kembali Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) tidak akan menimbulkan polemik.

Diketahui, selama ini Arcandra tidak bermasalah dengan hukum. Ia diberhentikan dari jabatan menteri ESDM karena tersangkut status kewarganegaraan.

"Itu wajar saja. Sisi pandang yang berbeda bagi saya tergantung ukurannya dulu, kalau ukurannya adalah yang menyangkut hukum baru kita bisa mempermasalahkan," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/10).

Arsul juga mengaku tak mempermasalahkan siapapun yang akan diangkat oleh Presiden sebagai Menteri ESDM. Sebab, itu adalah jabatan politik yang penilaiannya daru sudut pandang berbeda.

Presiden, kata Arsul, pasti telah matang mempertimbangkan hal itu sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

"Ya kalau menurut saya siapa saja yang ditunjuk sebagai menteri, wong jabatan menteri itu kan jabatan politik, itu pasti akan sisi pandang yang berbeda," katanya.

Arsul menegaskan, dalam politik, hanya kasus hukum lah yang bersifat kaku dan perlu pertimbangan mendalam soal jabatan politik jika tokoh tersebut pernah tersandung hukum.

"Tapi kalau lain, itu adalah hal-hal yang standarnya cair," pungkasnya. [rus]