Mungkin saja anggota TNI kembali diberikan hak politik seperti diharapkan kelak oleh Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengingatkan, republik ini sudah punya pengalaman, dulu sebelum era reformasi, TNI aktif terlibat dalam politik praktis. Tapi yang terjadi justru ketidakberesan.

"Karena dia tugas utamanya menjaga rakyat dan membela kedaulatan (NKRI). Kalau dia dibebani politik praktis, saya khawatir tugas utamanya terganggu," ujar Juwaini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10).

Berbeda jika TNI itu sudah tidak aktif lagi alias purnatugas maka tak ada larangan terjun politik.

"Sudah tidak aktif kan terbuka. Seperti Pak SBY, silakan saja, tidak dilarang," lanjutnya.

Menurut dia, anggota TNI terlibat politik praktis sangat berpotensi menimbulkan conflict of interest. Karenanya, ia meminta TNI harus tetap fokus pada tupoksinya, yakni menjaga warga dan kedaulatan NKRI dengan tidak ada tarik menarik kepentingan.

"Contoh anda TNI, pilih A, TNI yang lain pilih B, pilih dukungan berbeda, apa yang terjadi?" ucapnya mencontohkan.

Posisi TNI yang netral seperti saat ini menurutnya jauh lebih baik ketimbang era Orde Baru.

"Nanti kalau udah bagus demokrasinya, tingkat pendidikan masyatakatnya udah bagus, ya bisa saja mungkin. Saat ini TNI harus lebih fokus mereformasi dirinya. Bagaimana bisa dekat dengan rakyat. Harus selalu deket," tukasnya.[wid]