RMOL. Perencanaan energi nasional perlu segera direvisi agar pemenuhan energi dalam jangka panjang mampu menjamin kebutuhan listrik rakyat.

Selain itu, revisi juga akan mendorong percepatan investasi, kesejahteraan rakyat, serta mendorong bangsa menjadi negara industri maju.

Pandangan tersebut sudah disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Terbatas Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang berlangsung kemarin. .

Dalam keterangan persnya hari ini, Kurtubi kembali menekankan dukungannya kepada pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Dia bahkan mendorong agar pembangunan PLTN bisa dilaksanakan sesegera mungkin.

"Tahun 2019 seharusnya sudah akan ada peletakan batu pertama pembangunan PLTN di Indonesia," ungkapnya.

Menurutnya, ketersediaan listrik dalam jangka panjang mustahil terwujud tanpa ada PLTN. Ketiadaan pembangkit listrik jenis nuklir akan menempatkan kesejahteraan rakyat dan ekonomi Indonesia tertinggal dari negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.

"Bahkan bisa tertinggal dibanding Vietnam," imbuhnya.

Tidak bosan-bosan pria yang dulunya dikenal sebagai pakar energi ini mengingatkan bahwa saat ini kapasitas dan konsumsi listrik di Indonesia hanya seperlima kapasitas dan konsumsi listrik per kapita Malaysia.

"Karena itu, mau tidak mau kita butuh PLTN. Karena PLTN yang mampu menyediakan kebutuhan listrik nasional kita yang mencapai lima kali lipat kebutuhan saat ini," pungkasnya. [ald]