Komisi XI DPR RI tidak akan hanya melihat visi dan misi dari para calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga rekam jejak serta kompetensi dari orang yang sedang diuji kepatutan dan kelayakannya.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi XI, Muhammad Sarmuji, di sela fit and propert test calon anggota BPK RI di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

"Bagi anggota Komisi XI untuk melakukan pemilihan, masih ada faktor-faktor lain," tegasnya.

Komisi XI menginginkan Anggota BPK yang baru untuk melakukan audit keuangan lebih luas lagi agar dapat menyejajarkan posisi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dengan fakta tidak ada korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tertentu.

"Sekarang kan masih ada banyak, statusnya WTP tapi kemudian kepala daerahnya menjadi tersangka dengan modus anggaran juga. Makanya BPK perlu melinearkan mereka yang memperoleh WTP juga mereka yang bebas dari korupsi," jelasnya.

Pihaknya ingin BPK ke depan tidak hanya melakukan audit terhadap pos-pos audit, tetapi lebih jauh lagi layaknya audit yang sangat profesional. Misalnya, BPK harus melakukan audit perencanaan.

"Sehingga kita bisa memastikan keuangan negara kita tepat sasaran," jelasnya. [ald]