Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono geregetan dengan sikap KPK yang menyebut adanya oknum direksi BUMN menerima suap di Singapura. Tapi KPK tak menangkapnya.

Karena itu, bagi politisi Gerindra ini, KPK telah memacing kegaduhan dan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja perekonomian dan pemerintahan.

"Kalau ada temuan, ada bukti, ya tangkap saja. Kenapa membuat kegaduhan? Tidak akan ada hal yang menghalangi kinerja KPK memberantas korupsi kan," tegasnya saat dihubungi (Sabtu, 17/9).

Kata Bambang, dalam melaksanakan tugas, KPK seharusnya tidak gembar-gembor dan banyak melempar isu. Sebab, sikap seperti itu justru merugikan. Selain membuat gaduh, sikap itu juga bisa membuat seseorang yang tengah dibidik menjadi waspada dan bisa menghilangkan barang bukti.

Untuk menelusuri isu itu, Bambang berinisiatif menanyai direksi BUMN, khususnya di bidang energi, untuk mengklarifikasi hal tersebut. BUMN bidang energi dipilih karena memang banyak bekerja sama dengan Singapura. Namun, seluruh direksi yang ia tanyai membantah telah menerima suap di Singapura.

Yang dia dapatkan dari hasil klarifikasi itu justru kecurigaan di antara para direksi. "Sekarang, apa manfaatnya KPK mengungkap itu? Kami jadi mencurigai mereka (direksi). Kinerja mereka pun terganggu, karena banyak pihak menuduh mereka melakukan dugaan korupsi," sesalnya.

Rabu lalu (14/9), Ketua KPK Agus Rahardjo memang mengungkap bahwa ada Direktur perusahaan BUMN menerima dan menyimpan uang di Singapura. Hal ini untuk menghindari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

"Untungnya kami sudah kerja sama dengan lembaga semacam KPK yang ada di Singapura," ujar Agus. Namun dia tidak menjelaskan lebih rinci. [zul]