Wacana dana aspirasi yang sudah bergulir sejak tahun 2011 mendapat kritik dari pimpinan DPR.

"Saya kok kurang setuju dengan dana aspirasi, rasanya lebih elok kalau program aspirasi. Yang disebut aspirasi bukan ke sana, bukan duit, adalah program," kata Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senayan, Jumat (16/9).

Jadi, lanjut Agus, jika anggota DPR ingin membangun dapilnya cukup menyodorkan program kepada Kementerian Keuangan. Artinya, Kemenkeu yang memegang dana tersebut, bukan DPR.

"Harus dibuat SOPnya, supaya memang yang diberikan (ke Kemenkeu) itu ya program saja," jelasnya.

SOP menurutnya, diperlukan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara program kementerian dan pemerintah daerah dengan pembangunan yang akan dilakukan oleh anggota DPR.

"Ya, makanya harus dilakukan sinkronisasi dengan Musrembangcam, Musrembangdes, Musrembangnas, itu disinkronisasi jadi programnya kementrian bisa langsung ada disitu, program aspirasi tadi bisa kesana," tukasnya.[wid]