DPR kembali mendapat nilai jemblok. Dalam survei terbaru Centre for Strategic and International Studies (CSIS), DPR berada di peringkat paling bawah dalam hal kepercayaan publik. Mendapati kenyataan seperti ini, DPR hanya pasrah.

Survei CSIS itu diumumkan Selasa lalu. Dalam survei itu, CSIS mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap 13 lemba­ga negara. Hasilnya, TNI menjadi institusi yang paling dipercaya publik dengan persentase menca­pai 91 persen. Kemudian disusul Presiden sebesar 87,6 persen, dan KPK sebesar 85 persen. Sedangkan DPR hanya mendapat kepercayaan publik sebesar 60,1 persen yang membuat lembaga wakil rakyat itu ada di peringkat paling bawah.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto hanya pasrah dengan hasil survei itu. "Kami terima. Sekarang, hasil CSIS itu pun tetap harus dihormati. Apalagi kalau hasilnya bagus. Tapi, saat hasilnya jelek sekalipun, tetap harus dihormati," ucap politisi Demokrat ini dalam diskusi di ruang pers DPR, kemarin.

Agus berjanji, akan men­jadikan hasil survei itu sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja DPR. Dengan harapan, dalam survei-survei berikutnya, tingkat kepercayaan publik ke DPR akan meningkat.

"Saat DPR dinilai jelek ha­sil itu memberikan titik balik untuk memperbaiki diri. CSIS dan media banyak memberi kebaikan bagi DPR. DPR akan terus meningkatkan kinerja dan perannya," jelas Agus.

Dia punya analisis sendi­ri mengenai hasil survei itu. Menurut dia, rendahnya keper­cayaan publik ke DPR disebab­kan banyaknya anggota Dewan yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

"OTT dari teman-teman kami oleh KPK, teman-teman saya sendiri. Ini realita ada, yang bagus ada yang tidak bagus ada. Memang tidak salah, inilah hasil yang ada," tuturnya.

Agus kemudian membeberkan sejumlah upaya untuk mem­perbaiki kinerja anggota DPR. Di antaranya, dengan meng­hilangkan studi banding ke luar negeri dalam pembuatan undang-undang. Sebagai peng­gantinya, DPR menggunakan diplomasi politik.

Untuk diplomasi politik ini, lanjut Agus, juga sangat terbatas. Setiap anggota dibatasi maksi­mal satu kali untuk satu tahun. Diplomasi politik juga harus dilakukan sesuai dengan bidan­gnya. "Sehingga, kita ketahui hasilnya kami dapat menyisih­kan anggaran itu lebih dari pada Rp 9,3 triliun," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi Nasdem DPR Teuku Taufiqulhadi menyatakan, hasil survei CSIS itu harus menjadi cerminan bagi semua anggota Dewan. Segala yang kurang dari DPR harus segera ditingkatkan.

Anggota Komisi III DPR ini mengakui, memang ada sejum­lah sikap anggota DPR yang bertentangan dengan pemahaman masyarakat mengenai lembaga negara yang dihormati. "Tapi tak semuanya. Ada juga anggota DPR yang bekerja dengan baik men­jaga marwah DPR," ujarnya.

Sebagai upaya untuk mem­perbaiki citra, dia memastikan bahwa masih banyak anggota DPR yang baik. "DPR tidak se­muanya buruk. Hanya sebagian kecil (yang buruk). Yang lain masih komitmen dan bekerja baik," tandas Taufiqulhadi.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyodorkan lima usulan untuk memperbaiki citra DPR. Pertama, membangun internal DPR yang kuat. Kedua, perlu menghadirkan ikon atas nilai-nilai politik baru di DPR seperti mem­beri hukuman yang tegas kepada anggota yang malas.

Ketiga, DPR harus jadi show­room alias cermin. Artinya, seorang anggota DPR hanya bisa menunjukkan kualitasnya saat sudah duduk di Senayan. "DPR bukan sekolah lagi bagi anggota Dewan. DPR adalah tempat untuk mendedikasikan diri," jelasnya.

Keempat, DPR harus menjadi­kan civil society sebagai part­ner untuk saling menguatkan. Kelima, perlu ada penguatan peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menopang akuntabilitas DPR. ***