Banyak pihak yang melihat Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dalam konteks yang lebih spesifik, Indonesia bahkan banyak dijadikan rujukan sebagai negara di mana demokrasi dan Islam dapat tumbuh secara harmonis.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menandai peringatan hari demokrasi internasional yang jatuh tiap 15 September.

Fadli mengatakan, walaupun memiliki banyak tantangan sejak reformasi bergulir tahun 1998, Indonesia dapat dikatakan telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi. Indonesia telah menerapkan pemilu presiden dan legislatif secara langsung, penghargaan pada hak azasi manusia, pembentukan lembaga pemberantasan korupsi, serta pelaksanaan pilkada serentak yang baru saja dilaksanakan di 269 daerah secara tertib dan aman.

Namun jika dilihat lebih dalam, lanjut Fadli, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dikatakan masih sebatas prosedural. Belum substansial, dan masih dihadapkan pada tantangan agenda kesejahteraan yang besar. Hal ini tergambar dari masih tingginya kesenjangan atau gap kesejahteraan di tengah masyarakat Indonesia.

Koefisien Gini Indonesia saat ini 0.41. Sehingga meski pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sekitar 80 persen penduduk, atau lebih dari 205 juta orang, rawan merasa tertinggal. Tidak ada pemerataan pembangunan yang pada akhirnya memunculkan kesenjangan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal sebagaimana negara negara Barat.

"Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Yang mencakup demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Problemnya, yang saat ini berkembang hanyalah demokrasi politik. Sehingga demokrasi yang kita jalani belum diiringi pembangunan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan sosial," jelasnya.

Menurutnya, demokrasi di setiap negara harus dibangun dengan memperhatikan konteks, berdasarkan budaya dan sejarahnya. Democracy is not one size-fit all solution.

Fadli Zon juga menegaskan bahwa dalam konteks global, pada tahun 2015, 193 anggota PBB termasuk Indonesia mengadopsi 2030 Agenda for Sustainable Development. Yakni sebuah komitmen global untuk menghadirkan kesejahteraan secara lebih cepat bagi warga negaranya.

"Adanya komitmen ini sangat penting, dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi agenda kesejahteraan yang sudah ditetapkan," pungkas Ketua Umum HKTI ini. [ald]