Politisi Partai Golkar ini memastikan Komisi VII DPR belum meluluskan permohonan PT Perusahan Listrik Negara (PLN) untuk mencabut subsidi bagi pelang­gan daya 900 Volt Ampere (VA). Sebaliknya, di internal komisi yang membidangi sektor energi ini, kata Fadel, justru sebagian besar menolak rencana PLN tersebut.

Sayangnya, sikap Komisi VII tersebut tidak segendang seirama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sebaliknya Banggar DPR justru merestui usulan PLNtersebut. Alasannya saat ini subsidi bagi pelanggan 900 VA ini telah membebani keuangan negara dan dirasakan tidak adil dalam pengalokasian.

Ketua Banggar Said Abdullah mengungkapkan, saat ini menu­rut data BPS jumlah orang miskin mencapai 28,01 juta jiwa. Namun subsidi yang dialokasikan untuk golongan 450 VA-900 VA men­capai 45 juta pelanggan. Melihat data itu berarti ada ketidak­sinkronan. Bisa jadi subsidi listrik itu sejatinya dinikmati oleh orang-orang kaya. "Subsidi listrik puluhan triliun rupiah saat ini dinikmati orang-orang kaya yang punya apartemen, kos-kosan yang menghindari listrik 1.300 VA dengan konsumsi 450 VA tapi pasang dua meteran," kata Said di Gedung Banggar, Jakarta. Untuk itu Said mendesak agar pe­merintah dan PT PLN (Persero) segera membenahi penyaluran subsidi listrik supaya lebih tepat sasaran. "Masa BPS bohong sih, jadi saya minta pemerintah konsolidasi malam ini, dan kami tidak akan membiarkan PLN lo­los seperti kemarin," ujar Said.

Melihat kondisi seperti itu, bisa jadi mimpi Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir yang opti­mistis usulannya mencabut sub­sidi dapat secepatnya disetujui DPR, bakal hilang. Sebelumnya Sofyan Basir begitu optimis usulannya bakal cepat disetujui DPR. Sebab jauh-jauh hari dia sudah melakukan komunikasi dengan Komisi VII terkait wa­cana tersebut. "Mudah-mudahan (usulan pencabutan) subsidi buat 2017 sudah selesai. Karenanya kita terus melakukan sosialisasi tentang pemangkasan subsidi ini," kata Sofyan baru-baru ini saat dijumpai di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta.

Sejatinya seperti apa gam­baran kekuatan antara partai pendukung dan penolak pen­cabutan subsidi listrik itu di internal Komisi VII? Selain itu bagaimana sikap Komisi VII menanggapi manuver Banggar yang terkesan justru mendukung pencabutan subsidi? Berikut ini penuturan Fadel Muhammad;

Sejatinya siapa sih yang kali pertama mengusulkan agar subsidi bagi pelanggan PLN berdaya 900 VA dicabut?
Usulan itu awalnya datang dari pemerintah. Saat itu hingga kini (Komisi VII) DPR belum menyetujuinya. Jadi seluruh teman teman dari Golkar, PDIP dan beberapa teman-teman (par­tai) lainnya itu itu tidak mau mencabut subsidi ini.

Saat itu apa alasan yang diungkapkan PLN sehingga mereka berniat mencabut sub­sidi bagi pelanggan 900 VA?
Ya alasannya karena duit. Saat ini duit lagi susah sekarang.

Memangnya sampai sebera­pa besar defisit anggaran PLN sehingga harus mencabut sub­sidi bagi pelanggan 900 VA?
Kalau tidak salah saat rapat itu dikatakan sekitar Rp 50 triliun. Tetapi meski kondisinya seperti itu kita tetap setuju (mencabut subsidi). Sebab subsidi bagi pelanggan 900 VA ini dampak­nya langsung menyentuh rakyat miskin. Sikap kami menolak pencabutan subsidi ini juga demi kepentingan rakyat miskin.

Kalau subsidi dicabut me­mangnya sampai seberapa besar dampaknya bagi PLN dan keuangan negara?
Yang pasti memang ada penghematan beberapa triliun rupiah, tapi di sisi lain kan kasihan rakyat. Buat apa kita jadi wakil rakyat tapi tidak bisa memberi­kan pelayanan kepada rakyat.

Tapi mengapa kok sikap Komisi VII ini nggak kompak dengan Banggar yang sikap­nya justru terkesan mendu­kung pencabutan subsidi. Ada apa ini?
Itulah. Banggar itu kan hanya melihat ini ada duit yang kurang, maka untuk menutupinya harus diambil dari tempat lain. Nah da­lam konteks persoalan ini, mer­eka mau menutup kekurangan duit itu dengan jalan mencabut subsidi.

Seharusnya kita melihatnya nggak bisa begitu dong. Kita dalam bernegara juga harus melihat bagaimanan pelayanan untuk masyarakat dan kebutuhan rakyat. Saat ini rakyat miskin sedang susah-susahnya, kalau sampai subsidi listrik juga di­cabut maka mereka akan tambah susah. Kasihan dong rakyat kita. Sebenarnya duit kita cukuplah buat (subsidi listrik) itu.

Tapi Banggar beralasan subsidi harus dicabut lantaran banyak orang kaya yang men­gakali program subsidi itu dengan membuat dua meteran listrik. Yang satu 450 VA, satu­nya lagi 900 VA?
Kalau seperti itu harusnya diambil jalan tengah dengan membuat data yang valid, betul nggak subsidi itu untuk orang-orang miskin.

Jadi saya minta didata ulang, supaya jelas semuanya. Kalau mereka orang miskin dan data-datanya lengkap saya kira wajar aja diberikan subsidi, namanya juga rakyat miskin. Jadi harus coba cek lebih detail lagi yang 900 VA itu. Kalau yang 450 VA jelas tetap disubsidi. Jadi yang kita mau itu mereka hitung kem­bali rumah-rumah orang miskin itu berapa.

Sampai saat ini PLN sudah berikan data yang valid?
Belum. Mungkin baru minggu depan.

Selain Golkar dan PDIP, yang menolak pencabutan subsidi fraksi mana lagi?
Sebagian besar fraksi di Komisi VII itu tidak setuju pencabutan subsidi.

Kalau seperti itu Banggar dan Komisi VII sulit ketemu dong?
Yah kita lihat lah bagaimana pertarungannya mingggu depan. Nanti minggu depan kita bahas lagi. ***