Komisi II Desak Pemerintah Wujudkan DOB Kabudaya
Laporan: | Rabu, 14 September 2016, 17:27 WIB

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Daerah Otonomi Baru (DOB) masyarakat Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Kalimantan Utara.
Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9). RDPU dihadiri anggota Komisi II DPR, yakni Sirmadji, Hetifah, Tamanuri, Baidowi, Tabrani Maamun dan Anggota DPR Komisi VII dari Dapil Kaltara, Ari Yusnita.
Dalam RDPU tersebut, Kabudaya meminta DPR untuk mendesak pemerintah agar segera mewujudkan DOB Kabudaya yang merupakan hal strategis.
Mendengar tuntutan masyarakat di daerah perbatasan tersebut, anggota Komisi II, Hetifah, menyatakan mendukung. Menurutnya, terwujudnya DOB Kabudaya ini merupakan kebutuhan yang mendesak. Tanpa ada otonomi di daerah akan sangat sulit bagi pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, secara adil dan merata.
"Komisi II mendesak agar pemerintah mewujudkan DOB Kabudaya," tegasnya.
"Kami sudah membuktikan sendiri, di daerah sana masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan layanan listrik, bahkan hingga hal-hal yang tidak terbayangkan di kota," ungkapnya.
Hetifah meminta pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap daerah perbatasan dengan Malaysia itu. Salah satunya dengan cara memberikan mereka otonomi daerah.
"Kalau tidak kita berikan perhatian, bukan tidak mungkin mereka akan dicaplok Malaysia," katanya memperingatkan.
Mendapat dukungan penuh dari Komisi II, Sekretaris Umum DOB Kabudaya, Hermanus, memberikan apresiasi. Dia juga berharap Komisi II dapat bekerjasama untuk mengawal dengan serius agar DOB Kabudaya cepat terwujud.
"Kami berterimakasih kepada Komisi II DPR untuk berkomitmen dan mengawal serius DOB Kabudaya melalui panja. Serta akan memantau serta mengunjungi daerah Kabudaya secara kelembagaan," ucapnya.
Menurut dia, DOB Kabudaya sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo yang sangat antusias untuk membangun daerah perbatasan.
"Sesuai dengan semangat pembangunan pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawacita yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran," jelasnya.
[ald]