Pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) 8/2016 tentang Penghematan Anggaran Kementerian dan Lembaga, seharusnya dibahas dan disepakati bersama DPR. Pasalnya, DPR juga berperan dalam menyusun budgeting kementerian dan lembaga negara.

"Anggaran ini kan UU tentang APBN dan itu dibahas bersama sama dengan DPR, mestinya jika ada perubahan dibahas lagi dengan DPR karena apa yang dipersepsikan oleh pemerintah sudah disepakati oleh DPR," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/9).

Hidayat dengan tegas menolak keputusan pemangkasan anggaran itu. Terlebih, belanja negara di sektor pertahanan dan intelijen dipastikan akan mengalami gangguan akibat pemotongan tersebut. Padahal, saat ini ancaman terhadap pertahanan negara tergolong tinggi.  

"Makanya kami di komisi 1 menolak jika terjadi pemotongan anggaran di pertahanan luar negeri dan masalah BIN termasuk juga anggaran untuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri," tegas anggota Komisi I DPR itu.

Meski begitu, Hidayat menyadari pengelolaan anggaran memang cukup sulit di tengah pendapatan negara yang tak sesuai target. Akan tetapi, dia menyarankan agar pos-pos anggaran strategis seperti pertahanan tidak dipotong.

"Kami juga melihat betul bahwa keuangan negara itu susah tapi apakah sampai tingkat itu dan mana yang boleh dipotong dan bagian-bagian yang penting untuk dibahas lagi dengan DPR," demikian tandas politisi PKS tersebut. [ian]