RMOL. Sudah saatnya Indonesia memiliki pemondokan sendiri di Mekah, Arab Saudi, yang dapat menampung semua jemaah haji Indonesia dan jamaah umroh sepanjang tahun. Dengan memiliki tempat sendiri, akan banyak keuntungan yang dirasakan oleh jemaah haji Indonesia.
 
"Saya kira sudah waktunya merealisasikan pemondokan milik Indonesia atau membuat semacam kampung Indonesia di Mekah bagi para jemaah haji Indonesia, yang juga bisa digunakan oleh jemaah umroh dari Indonesia sepanjang tahun," ujar Ketua DPR, Marzuki Alie, dalam pesan singkat yang dikirimkan kepada wartawan, Jumat (12/10).
 
Dengan memiliki sendiri pemondokan, Indonesia tidak tergantung lagi pada harga pasar sewa pemondokan di Mekah. Terlebih, jumlah jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia semakin banyak. Artinya, jumlah permintaan pemondokan akan lebih tinggi dari jumlah penawaran yang akan membuat harga sewa pondokan semakin mahal.
 
"Pemerintah Arab Saudi akan membangun dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah yang berdampak pada tergusurnya beberapa pemondokan di sekitar kedua mesjid yang disucikan umat Islam di Arab Saudi. Ini tentunya akan memicu sewa pondokan. Daripada tergantung pada pasar, lebih baik kita memiliki sendiri," urainya.
 
Selain itu, masalah utama dari penyelenggaraan ibadah haji selama ini memang terletak pada pondokan. Masalah pemondokan yang jaraknya jauh memicu masalah konsumsi. Dengan memiliki pondokan sendiri maka semuanya akan lebih mudah diatur dan terjamin.
 
Ketika ditanya dari mana anggaran yang bisa digunakan untuk membangun hal itu, Marzuki menjelaskan bahwa dana haji saat ini sudah demikian banyak. Dana itu, menurutnya, bisa dimanfaatkan untuk membangun hal itu.

"Saya rasa dana haji itu bisa digunakan, toh semuanya untuk jemaah juga dan dikembalikan kepada mereka juga," tegasnya.
 
Hal senada juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR, Anis Matta yang sedang melakukan tugas pengawasan DPR atas pelaksanaan haji di Madinah. Pemerintah, menurutnya, bisa menjajaki pembangunan Kampung Indonesia. Pemerintah Indonesia bisa melakukan pendekatan G to G kepada pemerintah Arab Saudi untuk membangun hal itu.
 
Anis mengutarakan keuntungannya, mumpung Arab Saudi sedang gencar-gencarnya membangun, dan hubungan baik selama ini antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bisa digunakan secara G to G untuk melaksanakan niat tersebut. Pemerintah bisa meminta pemerintah Arab Saudi untuk menyediakan lahan, meskipun agak jauh dari Mekah asalkan pembangunan subway dan monorail yang sedang dibangun bisa dikoneksikan ke sana.

Jika bisa direalisasikan, pondokan juga tidak akan kosong karena jumlah jemaah umroh Indonesia kini sudah mencapai angka 400.000 orang setiap tahunnya. Ini juga akan bisa menekan ongkos naik haji dan umroh.

"Sehingga akan makin banyak orang Indonesia yang mungkin karena tidak bisa haji dalam waktu dekat, tapi bisa melakukan umroh karena harganya yang semakin murah," imbuhnya.
 
Untuk pembiayaan, Anis menyarankan pemerintah mengeluarkannya dari APBN atau dana abadi umat. Itu merupakan bentuk investasi yang akan menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan juga menjadi penting karena pemerintah Arab Saudi dengan berbagai pembangunan termasuk perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi target kedatangan jemaah haji sebanyak 12 juta orang di masa depan.
 
”Kalau tidak memiliki dana, maka bisa dibuatkan kontrak penyewaan jangka panjang. Mumpung negara lain belum ada yang merealisasikan ke arah sini, maka lebih baik kita mendahuluinya. Dengan menjadi yang pertama, kita bisa memilih lahan yang agak murah, dipinggiran tidak jadi masalah, toh terkoneksi. Kita bisa meminta perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi yang dimiliki bin Ladin membangunnya," imbuhnya.
 
Anggota Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo, yang juga menjadi anggota timwas haji sependapat dengan hal itu. Menurutnya langkah ini sebaiknya dipikirkan serius sebagai sebuah alternatif karena tiap tahun angka antrean rakyat Indonesia yang mendaftar untuk berangkat haji semakin lama, mencapai 19 tahun.

"Biaya haji pun akan bisa lebih stabil setiap tahun. Secara akumulatif ongkos pembangunan juga akan bisa tertutupi dalam 5-6 tahun jika menggunakan skema seerti ini. Jika dikelola dengan baik maka tentunya ini akan sangat membantu para jemaah haji. Sebagai sebuah wacana ini sangat seksi untuk diperbicangkan," terang Ganjar. [ald]