DPR memiliki posisi politik yang sangat kuat saat ini. UU yang dihasilkan DPR dapat mengubah wajah publik secara keseluruhan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Anis Matta di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 28/8), terkait perayaan HUT DPR ke-67 besok.

Menurut sekjen PKS ini, mengenai kasus hukum yang menyangkut beberapa anggota DPR, itu hanya persoalan individu bukan lembaga. Namun, hal tersebut menunjukkan bahwa penegak hukum berjalan dengan baik.

"Menurut saya proses hukum berjalan dengan baik sehingga tidak ada orang sakti di lembaga manapun. Bahwa kalau memang terbukti bersalah, ya ditindak," terangnya.

Anis menilai, koreksi internal dan proses legisasi masih lamban. Hal itu disebabkan hak pembuat UU belum sepenuhnya menjadi hak DPR.
"Sepertinya kalau masalah anggaran yang tidak bisa diputuskan oleh DPR," kata dia.

Dia pun menilai prosedur penganggaran sejauh ini sudah bagus dan terbuka. Sebab, DPR sudah menciptakan transparansi yang terus menerus.

"Sebenarnya yang perlu diketahui oleh publik adalah bukan prosesnya melainkan lebih pada kemana aliran dana itu di gunakan. Itu lah yang harus diungkap ke publik dari media," simpulnya. [zul]