RMOL.Pimpinan DPR belum berniat menindaklanjuti 21 transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Pasalnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) masih mendalami te­muan tersebut.

“Kami biarkan dulu PPATK bekerja. Kita tunggu hasilnya se­perti apa,” ujar Ketua DPR Mar­zuki Alie kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Soal siapa anggota Banggar itu, Marzuki Alie mengatakan, tidak etis menyebutkan sekarang.

“Soal siapa dan sebagainya, nanti dulu lah. Kita menunggu inisiatif PPATK,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa isi surat laporan PPATK yang disampaikan kepada pim­pinan DPR?

Cuma soal 21 aliran dana antar anggota Banggar. Tapi belum jelas sumbernya dari mana dan ke mana dana itu disalurkan. Maka­nya kami belum mengagendakan tentang pemeriksaan lanjutan. Kalau ha­nya begitu saja, re­pot nan­ti­nya.

Berapa orang yang ada tran­saksi men­curigakan itu?

Ada beberapa orang. Semua­nya dari Bang­gar.

Kenapa pim­pi­nan tidak beri­ni­sia­­tif untuk meng­kla­rifi­kasi atau me­­­la­kukan peme­rik­saan?

Kan tadi sudah saya sampai­kan, kami masih me­nunggu PPATK. Setelah itu, nanti kita li­hat pro­sesnya ba­gaimana.

Berapa kisaran angka yang di­lakukan dalam transaksi men­­­­curigakan tersebut?

Itu belum dapat kami sampai­kan. Untuk lebih jelasnya, silakan tanya PPATK.

Kasus tersebut mem­­­perpan­jang de­­retan persoalan yang ter­jadi di Bang­­gar, ba­­gai­ma­na si­kap pim­pi­nan ter­ha­dap wa­cana pem­­­bu­ba­ran alat ke­leng­ka­pan DPR itu?

Kalau Banggar di­bubarkan, fungsi anggaran dikem­ba­li­kan kepada pim­pinan dong. Menu­rut saya itu tidak mung­­kin dila­ku­kan, karena tugas pim­­pi­nan su­dah ter­lalu ba­nyak. Kami nggak akan mampu.

Kenapa harus dikembalikan kepada pimpinan, bukankah pem­­bahasan anggaran dapat dilakukan pada masing-masing komisi?

Pembahasannya memang di komisi. Tapi yang mengkoordinir siapa. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri dong. Semuanya kan satu kesatuan.

Artinya, kalau Banggar dibu­bar­kan, ya balik lagi kepada pim­pinan. Kami tidak mungkin mela­kukan itu. Makanya didelegasi­kan kepada Banggar.

Artinya pimpinan tidak me­nye­tujui wacana pembubaran Banggar?

Kami berpendapat, kalau ada masalah ya sistemnya diperbaiki. Nggak bisa main langsung dibu­barkan. [rm]