RMOL. Badan Anggaran DPR kian disorot tajam oleh publik setelah kasus-kasus korupsi di kementerian, yang teranyar korupsi Kemenpora dan Kemenakertrans, disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Aliran dana ke Banggar semakin kentara.

Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, kepada wartawan, menyatakan pembelaan terhadap Banggar DPR. Menurut dia terlalu ironis kalau hanya Banggar DPR yang terus menerus disorot. Karena, semua perencanaan anggaran untuk proyek kementerian ada pada eksekutif.

"DPR hanya bahas bersama pemerintah, kalau skala prioritas DPR pasti dukung penuh. DPR hanya bisa usulkan program aspirasi daerah yang tentunya sudah terprogram oleh perencanaan daerah yang juga sudah dibahas dalam Rakorbang antara Bappenas dan Pemda provinsi serta kabupaten dan kota," kata Tjahjo kepada wartawan, Senin (5/9).

Dia menegaskan, hak budget DPR yang sesuai konstitusi disalurkan melalui Banggar dalam pembahasan bersama pemerintah. Kalau saja ada oknum yang "bermain", tentu saja pemerintah tidak bisa pura-pura bodoh.

"Pemerintah juga tahu, tidak mungkin Pemerintah tidak tahu asal muasal program pemerintah yang dianggarkan via APBN," tegasnya.

Demi keterbukaan akses informasi anggaran, Tjahjo tidak keberatan apabila Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pers menyimak setiap rapat Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah yang dibuka untuk umum.

"Apapun yang dibahas terbuka. Usulan program negara dari Pemerintah. Sementara DPR hanya dukung dan menilai mana yang prioritas dan mana yang tidak sesuai. Hak konstitusi DPR yaitu hak budget dan hak pengawasan," tegasnya.[ald]