RMOL. Masyarakat diharapkan tidak meragukan DPR untuk menyeleksi calon pimpinan KPK. Sebab, lembaga yang dikomandoi Busyro Muqoddas itu lahir atas keputusan politik DPR.

“Kami yang melahirkan KPK, nggak mungkin dibunuh. Tentu DPR akan menyeleksi secara benar calon pimpinan KPK,’’ ujar Wakil Ketua KPK, Taufik Kur­niawan, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Logikanya, kata Sekjen PAN itu, tidak mungkin seorang ibu yang mengandung dan melahir­kan seorang bayi, lalu membunuh bayi tersebut. Begitu juga dengan sikap dan posisi DPR kepada KPK.

“Tidak mungkin kami ingin membunuh atau mengurangi peran KPK. Jangan dicurigai seperti itu,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa DPR sepakat memilih yang terbaik dari delapan calon pimpinan KPK?
Tentu dong. Tapi yang terbaik itu belum tentu sesuai ranking yang telah dibuat DPR. Kami tidak bisa terpengaruh dengan penilaian itu karena belum tentu penilaiannya sama dengan yang dikeluarkan Pansel.

(Ranking yang ditentukan Pansel adalah: Bambang Widjo­janto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudradjat, Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, dan Aryanto Sutandi).

Bukankah ranking 1 sampai 4 yang terbaik?
Ranking yang dikeluarkan Pan­sel merupakan penilaian ter­tulis teoritik masing-masing ca­lon, se­perti membuat makalah, tes wa­wan­cara dan menjawab isian tes.

Namun ketika menyangkut ma­salah kepemimpinan KPK, pe­nilaiannya tidak bisa teoritikal saja. Tapi perlu ditambahkan soal  kejujuran, independensi, dan in­te­gritas menjadi poin penting dalam penilaian.

Kami tetap berkeyakinan, ele­men kejujuran, independensi dan integritas tidak bisa ranking.

Kapan seleksi dilakukan?
Nanti akan dibahas ter­lebih da­hulu di rapat pimpinan. Kemu­dian diteruskan pada pem­bahasan teknis untuk me­lakukan fit and proper test di Ko­misi III DPR.

Kedelapan orang calon pim­­pi­nan KPK itu kita akan lihat per­kem­bangan­nya seperti apa saat fit and proper test. DPR akan lebih aktif dan teliti melihat re­kam jejak para calon.

Bagaimana sosok pimpinan KPK yang diharapkan DPR?
Selama ini KPK memang su­dah memberikan hasil dalam mem­berantas korupsi. Tapi masa­lah independensi, profesionalis­me, dan objektifitas harus diting­katkan. Kita bisa lihat selama ini KPK hanya menangkap koruptor kelas teri, hanya korupsi APBD kelas teri dan korupsi yang sifat­nya gratifikasi.

Intinya DPR mendukung KPK mengungkap korupsi sistemik dan substansial. Itu harus diung­kap. Untuk itu dibutuhkan kebe­ra­nian dari pimpinan KPK ke depan. Makanya harus objektif, jujur, amanah, istiqomah, dan rendah hati mengemban tugas yang berat itu. Karena tanggung­jawabnya di dunia dan akhirat.

Untuk mendapatkan sosok se­perti  itu, apanya yang perlu di­seleksi?
Proses di panitia seleksi baru sebatas teori saja. Nah prakteknya belum dilakukan. Untuk itu, tes di DPR merupakan “tes praktek” dalam memberantas korupsi, karena epicentrum politik di Indo­nesia ada di DPR. Ibarat seo­rang ibu, ketika ingin melahirkan kembali, tentu si ibu ingin anak­nya cakep dan pinter. Begitu juga dengan harapan DPR bagi KPK ke depan.

Pemilihan pimpinan KPK ini dinilai banyak kalangan sarat dengan politis, tanggapan Anda?
Ini yang harus diluruskan. Saya ingin mengingatkan bahwa yang melahirkan KPK adalah DPR. Ini artainya KPK lahir karena keingi­nan politik yang tinggi dari DPR pada saat itu.

Logikanya, tidak mungkin seorang ibu yang mengandung dan melahirkan seorang bayi, lalu tegas membunuh bayi tersebut. Begitu juga dengan sikap dan posisi DPR kepada KPK, tidak mungkin kita ingin membunuh atau mengurangi peran KPK.

Beberapa kalangan meragu­kan komitmen DPR?
DPR yang melahirkan KPK, kok orang lain yang ribut menge­nai fit and proper test. Kami ingin KPK harus diperkuat secara ins­titusi. Independensi dan profesio­nalisme KPK harus didukung penuh.

Intinya DPR tetap berkomit­men pada keberadaan KPK dan on the track dalam menjalankan tugasnya. Jangan diplintir bahwa DPR punya kepentingan politik dalam proses ini.

KPK merupakan lembaga yang sangat diharapkan masya­rakat, untuk itu harus kita jaga citranya dan didukung penuh.   [rm]