RMOL.DPR mendesak pemerintah me­re­dam laju inflasi dengan operasi pa­sar (OP). Pasalnya, puncak in­fla­si diprediksi bakal terjadi saat Le­baran karena pe­ningkatan kon­sumsi masya­rakat yang berlebihan.

“Lonjakan permintaan menje­lang Lebaran tidak bisa dihin­dari ka­rena perubahan pola kon­sumsi yang sudah menjadi kul­tur ma­sya­rakat kita,” ujar ang­gota Ko­misi VI DPR Mustafa Kamal di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, Kamal menilai pen­tingnya OP. Meski harga cabe se­dang turun, namun secara umum ter­jadi kenaikan harga pangan yang dapat mendorong tekanan inflasi menjadi tinggi. Apalagi ditambah dengan harga minyak dunia yang kembali tinggi.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), po­tensi inflasi ketika puasa dan Le­baran tidak akan lebih dari satu persen. Meskipun sampai de­ngan semester I tahun ini laju inflasi masih tergolong rendah, namun tetap harus diwaspadai.

Ia mencontohkan, harga be­ras untuk kualitas umum dan ter­mu­rah pada Juli mengalami ke­naikan 5-7 persen dari posisi bu­lan sebelumnya. Kenaikan harga ba­­han pangan utama ini pada pe­kan kedua Agustus se­kitar dua persen dari level bu­lan lalu. Belum lagi ditemukan produk-pro­duk impor seperti buah-buah­an, sayuran dan rem­pah-rempah yang banyak ber­edar di pasar tradisional.

Untuk itu, Kamal meminta pe­merintah memperketat izin im­por ter­­hadap ketiga produk ter­sebut un­tuk melindungi ke­pentingan petani lokal.

Dia juga mengimbau peme­rin­tah berperan aktif menjaga sta­bilitas harga kebutuhan po­kok, khu­susnya di pasar do­mestik. maksudnya, untuk men­jaga te­kanan inflasi yang terlalu tinggi.

“Pemerintah harus memiliki strategi menjaga stabilitas harga, ja­ngan sampai kejadian yang sa­ma terulang dari tahun ke ta­hun,” ucapnya.

Sedangkan anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin me­nang­­gapi maraknya buah impor di pasaran.

Menurutnya, pemerintah seha­rusnya memberi dukungan ke­pada pihak-pihak yang telah me­nya­takan perang terhadap buah impor dengan mengembangkan kua­litas buah lokal hingga me­nempati posisi yang baik di pasaran.

Anggota Fraksi PKS ini ber­harap, kerja nyata dapat dila­kukan pemerintah dalam me­me­rangi buah impor saat ini adalah menghentikan fasilitas masuknya buah impor dengan meng­hen­tikan izin perusahaan yang akan mengimpor buah.

“Indonesia tidak akan kela­pa­ran hanya karena tidak makan buah impor. Tanaman pangan dan buah lokal masih dapat menjadi andalan rakyat Indo­nesia untuk dikonsumsi sendiri,” cetus Ma’mur.

Pernyataan perang terhadap buah impor yang dilakukan pe­merintah, menurut Ma’mur, akan menjadi gaung besar di setiap provinsi. [rm]