RMOL. Kalangan DPR Optimis Perekonomian Indonesia pada 2012 semakin membaik karena itu pemerintah diharapkan memberikan proyeksi ekonomi makro yang lebih tinggi mengingat semakin kondusifnya perekonomian dunia saat ini. Selain itu, pemerintah diminta memfokuskan program ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong sector real di Indonesia.  

Anggota DPR dari Partai Golkar Hikmat Tomet memberikan catatan terhadap proyeksi pemerintah terkait makro ekonomi 2012 mendatang, dia mengusulkan target pertumbuhan sebesar 6.5-6.9 persen ditingkatkan mengingat pertumbuhan ekonomi dunia semakin kondusif.

“Target angka pertumbuhan 6.5-6.9 persen masih rendah mengingat semakin kondusifnya perekonomian dunia dimana seharusnya menargetkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan 2010 lalu,” terangnya saat membacakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2012.

Menurutnya, lembaga Ekonomi dunia telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi, bahkan BPS memprediksi mencapai 6.5 persen. “Seharusnya pemerintah menargetkan minimal 7 persen dengan mendorong industri padat karya dan manufaktur guna mendorong perekonomian yang lebih berbobot,” jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus mensinergikan dan mendorong interkoneksitas antar kawasan di daerah. Khusus mengenai nilai tukar valuta asing, sebesar Rp 9000 per dolar US diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia namun yang harus diwaspadai masuknya hotmoney dana asing ke Indonesia dimana akan terus berlanjut sampai tahun 2012 mendatang.

Untuk suku bunga SBI 3 bulan sebesar 6,5-7 persen, Partai Golkar mendesak suku bunga diturunkan dibawah 6 persen agar investasi dapat berkembang. Mengenai lifting minyak sebesar 950-970 ribu perbarel, Partai Golkar mendesak pemerintah untuk mengejar target lifting minyak tersebut mengingat masih rendahnya lifting minyak saat ini sebesar 872 ribu barel perhari.

“Pada tahun 2012 pemerintah harus mampu berikan angka yang lebih kredibel terkait dengan harga lifting minyak. Sementara defisit yang diusulkan pemerintah sebesar 1,4-1,6 persen dari PDB seharusnya menargetkan defisit 2 persen dimana anggaran tersebut dapat berimplikasi terhadap penambahan untuk infrastruktur,” jelasnya.

Memburuknya infrastruktur di Indonesia memberikan multiflier effect kedepannya karena itu perlu dipikirkan bagaimana memfokuskan kepada sektor infrastruktur. Selain itu, pemerintah harus mendorong kebijakan fiskal yang fokus kepada kesejahteraan, khususnya kepada sektor yang menyerap tenaga kerja yang banyak caranya dengan mengimplementasikan program pro poor yang dapat disinkronkan dengan rakyat miskin.

Pemerintah harus memperbaiki sektor pajak khususnya rendahnya tax ratio pajak di Indonesia. Terkait hal tersebut, pemerintah harus kerja keras membenahi sistem dan basis pajak seperti perbaikan sistem administrasi perpajakan, dan ekstensivikasi penarikan pajak, perbaikan mekanisme banding.

Selain itu perlu ada sinkronisasi sistem perpajakan dengan kependudukan yang dapat mendorong penambahan pendapatan Negara pada sector pajak. Khusus BUMN strategis, Partai Golkar meminta segera disusun road map pembinaan BUMN yang strategis agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan perekonomian nasional dan meningkatkan perekonomian negara.[arp]