RMOL. DPR tidak pernah melakukan tawar menawar dalam menuntaskan permasalahan yang menjadi objek pengawasan Panitia Kerja (Panja).  Karena itu, publik diminta tidak begitu saja mempercayai isu yang dihembuskan pihak-pihak tertentu tanpa didukung bukti yang jelas.

“Tidak ada tawar-menawar, wong kita mau mengawasi kok mau tawar-menawar. Kalau seandainya publik menemukan ada oknum yang bermain dan didukung bukti yang kuat, silahkan saja bawa ke ranah hukum,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin di Gedung DPR, Senin, (14/3)

Politisi Partai Golkar ini menilai, panja telah terbukti dapat mendukung fungsi pengawasan DPR menjadi lebih efektif dan efisien. Waktu dan target kerja yang jelas mendorong panja membahas masalah lebih mendalam dan berhasil menemukan substansi dari akar permasalahan yang sebenarnya.

“Publik dapat melihat sendiri dari siaran langsung beberapa stasiun televisi, bagaimana anggota Panja mendalami permasalahan tidak kenal waktu, bahkan sampai larut malam,” terangnya.

Namum Azis menyadari pada kondisi tertentu, jadwal kerja panja tidak dapat tepat waktu. Ia menyebutkan, kasus ketika Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan terpaksa harus menunda sidang sampai dua kali, karena mantan Dirjen Pajak yang diundang menolak hadir dengan alasan bukan mitra kerja Komisi III.

Menurutnya, ini hanya persoalan teknis administrasi dalam birokrasi, jadi seharusnya DPR tidak dapat dipersalahkan, karena proses pembahasan juga bergantung pemerintah.

Azis menjelaskan tidak seperti pansus angket yang dibatasi masa kerja, keberadaan panja sebagai instrumen pengawasan tidak dibatasi waktu. Apabila dalam laporan pertanggungjawaban kepada komisi proses pengawasan dianggap belum tuntas, Panja dapat melanjutkan pengawasan pada masa sidang selanjutnya.

Ia memberi contoh Panja Pengawasan Penegak Hukum DPR yang dibentuk Komisi III untuk menganalisis dan mengawasi proses penegakan hukum dan pemberantasan mafia hukum. Dalam perjalanannya Panja akhirnya dilebur menjadi Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan.

“Ini upaya DPR untuk melakukan efisiensi anggaran dan efisiensi waktu. Penyesuaian dilakukan komisi untuk menjawab isu yang berkembang di tengah masyarakat terhadap keberadaan mafia perpajakan,” jelasnya.
 
Sementara itu Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Kemal Stamboel mengatakan, panja telah mengumpulkan data dari 700 komoditas kebutuhan pokok sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan inflasi dan suku bunga yang akan datang.

“Pengumpulan data 700 komoditas ini tidak mudah. Oleh sebab itu ada komoditas yang dimonitor secara tajam termasuk beras, daging, sayur mayur bulan perbulan,” katanya.

Menurut Kemal, DPR ingin setiap program pembaruan angka-angka tersebut selalu di komunikasikan secara berkala kepada Dewan, karena hal tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap Menteri terkait. “Khususnya pengelolaan inflasi, kenaikan inflasi yang terbesar adalah dari sektor beras dan semuanya dikelola oleh Bulog yang memiliki wewenang melakukan operasi pasar. Instruksi biasanya datang dari Menteri Perdagangan untuk operasi pasar selain domestik juga impor beras,”katanya.

Dia mengatakan, Bulog tidak bekerja sendiri, tetapi berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan, maupun Menteri Pertanian untuk melihat besaran produksi nasional beras Indonesia. “Produksi nasional beras secara totalitas surplus, tetapi mengapa sampai sekarang kita masih impor dan terjadi kenaikan harga beras,” tanyanya.

Dia menambahkan, Bulog tidak selamanya dapat memenuhi stok nasional, karena untuk memenuhi stok nasional, Bulog membeli harga yang telah dipatok, ketika harga beras naik bulog tidak bisa membeli itu. "Artinya Bulog memberikan kesempatan kepada petani membeli beras pada kebijakan yang lebih tinggi," paparnya.

Terkait tugas Panja Inflasi dan Suku Bunga, kata Kemal, tugas panja menangkap informasi dari institusi mempunyai pengaruh dalam pergerakan inflasi, baik yang menghitung maupun yang menyumbang pada sektor tersebut. “Beras merupakan penyumbang inflasi. Di sisi lain, kita menerima masukan Bapenas mengenai target produk nasional dan langkah-langkahnya meningkatkan produksi beras terkait konteks program Mentan dan Mendag dalam mencegah fluktuasi yang terlalu besar, jadi kita juga memberikan masukan terhadap Bappenas,” paparnya. 

Untuk menghitung inflasi dan suku bunga yang ada, terangnya, Panja melihat beberapa sektor diantaranya core inflation yang terkait kebijakan moneter jumlah uang yang beredar, interest rate, kemudian kenaikan harga kebutuhan pokok, dan pajak.

Menurutnya, DPR telah memperoleh masukan dari pemerintah, tugasnya mempertajam rekomendasi kita untuk kebijakan pemerintah, sehingga dapat dipakai untuk jangka panjang yang bertujuan mempertahankan sebuah ekspetasi inflasi yang lebih stabil.  “Panja ini baru mulai kerja, kita sudah menggali masukan dari berbagai institusi yang termasuk BI, kita mencoba memberi masukan, karena kita tidak punya eksekutif decision making. Kita memberikan masukan sebagai bagian pengawasan kita, kalau efektif pemerintah dapat menetapkan program kerja yang lebih tajam terhadap persoalan tersebut,” tambahnya.

Tugas Panja, lanjut Kemal, sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan merupakan cermin sosial masyarakat seperti persoalan kemiskinan dan pengangguran dapat terlihat dari masukan ini nantinya. “Kalau daya beli menurun, maka rakyat miskin. Karena miskin kita membutuhkan lapangan pekerjaan. Kalau tidak ada maka pengangguran akan meningkat. Ini ada rantai keterkaitan inflasi nilai mata uang kita terhadap posisi riil ekonomi masyarakat Indonesia,” terangnya.

Kemal menegaskan, tidak ada tawar menawar (bargain) dengan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. “Masalah inflasi bukan tawar menawar, karena ini bukan terkait pengelolaan ekonomi yang berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi yang fokus terhadap hal-hal yang mengendalikan inflasi. "Ini tidak mungkin adanya tawar menawar, kalau kita ada harapan proses inflasi maka tingkatan itu jadi patokan bersama dalam mengelola kebijakan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.

Jika kita mengukur kinerja pemerintah, lanjutnya, perlu melihat patokan inflasi, dan nilai mata uangnya dalam setahun, dan DPR melakukan monitoring dengan pemerintah terkait persoalan tersebut. “Misalnya pemerintah harus impor beras, karena stok menurun kita harus tahu, apakah impor beras tersebut dapat mengurangi jatah petani kita. Sebagai wakil rakyat kita dapat protes terkait persoalan itu,” tambahnya. [wid]