Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan tersebut dibuat tanpa perhitungan matang. Alih-alih memperkuat inklusi keuangan, pembukaan rekening secara massal justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi industri perbankan.
"Kebijakan ini terkesan spontan dan tanpa perhitungan matang. Saya tidak melihat manfaat ekonominya, justru berpotensi menimbulkan banyak mudharat ekonomi," kata Wijayanto kepada
RMOL pada Senin, 14 September 2026.
Menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi industri perbankan saat ini adalah tingginya jumlah rekening yang tidak aktif atau
dormant. Jika pembukaan rekening dilakukan dalam jumlah besar tanpa memastikan penggunaannya, persoalan tersebut justru berpotensi semakin membesar.
"Kebijakan ini akan melipatgandakan jumlah
dormant account tersebut," kata Wijayanto.
Wijayanto menilai, kepemilikan rekening tidak serta-merta menunjukkan peningkatan inklusi keuangan. Menuruntya, inklusi keuangan seharusnya tercermin dari pemanfaatan masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan perbankan.
"Jadi, mendorong jumlah akun bukan solusi," kata Wijayanto.
Karena itu, Wijayanto menyarankan pemerintah tidak sekadar mengejar penambahan jumlah rekening, melainkan memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Menurut dia, upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi keuangan, penyederhanaan persyaratan, serta peningkatan akses terhadap produk perbankan, termasuk kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Sebaiknya Pemerintah memperbaiki akses masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan, melalui edukasi dan mempermudah proses serta akses, misalnya persyaratan dan suku bunga kredit untuk UMKM diturunkan," tandas Wijayanto.
Rencana pemerintah membuka rekening massal bagi warga berusia 17 tahun ke atas dinilai berisiko memperbesar persoalan rekening dormant di industri perbankan. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: