Langkah ini diambil menyusul insiden kecelakaan kerja fatal yang terjadi di area operasional PLTU beberapa waktu lalu, yang melibatkan dua pekerja dari mitra kontraktor, PT Limas Anugrah Steel. Kecelakaan yang merenggut nyawa Muhammad Joni dan Rianto tersebut memicu respons cepat dari manajemen untuk memastikan seluruh hak ahli waris terpenuhi sesuai regulasi hubungan industrial yang berlaku.
Manajer PLTU Ketapang, Zais Ariono, menyatakan telah berkoordinasi aktif dengan PT Limas Anugrah Steel untuk menuntaskan kewajiban normatif. Selain manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melalui BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan juga memberikan santunan duka tambahan bagi keluarga korban.
Zais menegaskan, kejadian ini menjadi momentum untuk audit internal menyeluruh. Pihaknya mengaku akan terus melakukan evaluasi guna menegaskan dan memperketat pengawasan standar keselamatan kerja bagi seluruh mitra kerja termasuk PT Limas Anugrah Steel.
Direktur PT Limas Anugrah Steel, Hari, menegaskan bahwa dukungan maksimal kepada keluarga korban merupakan bentuk tanggung jawab moral perusahaan. Upaya ini disambut baik oleh Rusnawati (istri almarhum Muhammad Joni) dan Evatasari (istri almarhum Rianto) yang mengapresiasi itikad baik perusahaan.
“Kami telah berbicara dari hati ke hati dengan manajemen untuk berdamai secara kekeluargaan, karena kami melihat itikad baik dan tanggung jawab moral yang besar dari perusahaan yang telah memenuhi hak-hak almarhum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar perwakilan keluarga ahli waris.
Di tengah masa duka, Eva berharap masyarakat dapat memahami kondisi keluarga dengan tidak memperpanjang simpang siur informasi di ruang publik. Hal ini diperlukan agar keluarga dapat melewati masa berkabung dengan tenang.
Sebagai langkah strategis ke depan, PLTU Ketapang berkomitmen memperkuat pengawasan K3 di seluruh lini operasional. Hal ini dilakukan guna memitigasi risiko kerja dan menjamin keamanan seluruh personel maupun mitra kerja di lingkungan PLTU tanpa terkecuali.
Manajemen PLTU Ketapang mempertegas komitmennya dalam perlindungan tenaga kerja dan penguatan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 
BERITA TERKAIT: