Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Aptrindo: Pembatasan Truk Saat Nataru Jangan Korbankan Industri Logistik

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Rabu, 18 November 2026, 11:05 WIB
Aptrindo: Pembatasan Truk Saat Nataru Jangan Korbankan Industri Logistik
Ilustrasi (Foto: Ist.)
Kecil Besar
rmol news logo Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta pemerintah tidak memberlakukan larangan operasional angkutan barang bersumbu tiga ke atas secara menyeluruh selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan industri, kelancaran distribusi barang, serta beban finansial perusahaan angkutan yang tetap berjalan meski armada tidak beroperasi.

Wakil Sekretaris Jenderal Aptrindo, Agus Pratiknyo, menilai mobilitas masyarakat pada Nataru tidak sepadat arus mudik Lebaran. Karena itu, pembatasan angkutan barang tidak perlu diterapkan dengan pola yang sama.

"Karakter pergerakan barang dan kegiatan industri menjelang akhir tahun berbeda dengan masa libur Idul Fitri. Kalau saya lihat sih enggak terlalu signifikan," kata Agus di Jakarta, dikutip Rabu 18 November 2026.

Menurutnya, akhir tahun justru menjadi momentum bagi sejumlah perusahaan melakukan stock opname. Aktivitas tersebut kerap membuat gudang penuh sehingga distribusi barang perlu segera dilakukan. Pembatasan operasional berisiko mengganggu perencanaan logistik dan pengelolaan persediaan perusahaan.

"Nataru ini kan ibaratnya kan akhir tahun ya, biasanya itu tidak seribet seperti Lebaran. Dan justru biasanya kalau Nataru itu kan momentum mereka itu untuk melakukan semacam opname, stock opname," ujarnya.

Selain menghambat distribusi, penghentian armada juga membebani keuangan perusahaan. Agus mengatakan, angsuran kendaraan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan gaji karyawan tetap harus dibayar sepanjang tahun, termasuk THR.

"Jadi kami kalau pelaku usaha angkutan barang itu boleh dibilang kerjanya itu efektif hanya 10 bulan tetapi beban yang harus kami bayar kepada negara, kepada bank itu full efektif 12 bulan, kompensasi kepada karyawan itu 13 bulan karena harus menanggung THR, sedangkan kami mau kerja malah dilarang," katanya.

Aptrindo memahami tujuan pemerintah menjaga kelancaran lalu lintas selama libur panjang. Namun, larangan menyeluruh dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok, terutama angkutan peti kemas yang melayani kegiatan ekspor-impor melalui pelabuhan.

Menurut Agus, jadwal kapal internasional tidak selalu dapat menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan di Indonesia.

"Angkutan peti kemas khususnya di pelabuhan itu hubungannya dengan kapal-kapal yang mungkin melayani ekspor-impor ya, nah itu kan hubungannya dengan negara lain. Mereka kan tentunya tidak punya kebijakan yang sama dengan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia," katanya.

Sebagai alternatif, Aptrindo mendorong pengaturan waktu operasional atau window time agar mobilitas masyarakat tetap terjaga tanpa menghentikan aktivitas logistik. Jika pembatasan penuh tetap diberlakukan, Agus juga meminta pemerintah memberikan insentif bagi pengusaha terdampak, salah satunya melalui potongan tarif tol.

"Nggak usah muluk-muluk lah, sesuatu yang mudah untuk dilakukan itu adalah salah satunya adalah memberikan potongan tarif tol," katanya.

Dia berharap potongan tarif tol tersebut lebih dari 20 persen agar memberikan dampak nyata bagi operasional perusahaan. Menurutnya, diskon di bawah angka tersebut belum cukup mengimbangi kenaikan tarif tol dan beban usaha.

"Kalau 20 persen itu ibaratnya dibohongin aja kami, seperti anak kecil dikasih permen saja itu karena kan tarif tol selalu naik tiap tahun," katanya.

Agus juga mengingatkan bahwa pembatasan tanpa pengaturan distribusi yang matang berpotensi memicu penumpukan kendaraan di kawasan pelabuhan setelah masa larangan berakhir. Karena itu, kebijakan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah, terutama daerah penyangga pelabuhan.

"Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah, terutama kawasan penyangga pelabuhan. Kita ada pelabuhan ya berarti beberapa daerah penyangga itu ada aktivitas. Itulah yang harus dicarikan solusi, tidak serta-merta bahwa, 'Oh karena kamu kategori 3 larang semua,' tidak boleh," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan SKB pengaturan lalu lintas Nataru 2026/2027, termasuk pembatasan operasional angkutan barang bersumbu tiga atau lebih. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, sebelumnya menyampaikan bahwa skema yang disiapkan mengarah pada pembatasan tanpa window time.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan pada 15 November 2026 mengusulkan agar angkutan kebutuhan pokok dan komoditas ekspor mendapat pengaturan khusus, termasuk kemungkinan beroperasi pada malam hari. Hal ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi kebijakan antarkementerian agar kelancaran lalu lintas tetap terjaga tanpa menghambat distribusi dan aktivitas ekonomi. rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: RENI ERINA
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA