Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penurunan alokasi subsidi BBM ini disebabkan oleh perubahan asumsi nilai tukar Rupiah dalam RAPBN 2025 dari Rp16.100 ke Rp16 ribu per Dolar AS.
"Total subsidi energi kesepakatan di Panja adalah Rp203,4 triliun, turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan dalam RAPBN 2025. Ini lebih karena kursnya Rp16.100 menjadi Rp16 ribu (per dolar AS)," katanya dalam rapat dengan badan anggaran DPR, Rabu (4/9).
Adapun anggaran subsidi energi terdiri dari subsidi jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu sebesar Rp26,7 triliun atau tetap, sementara subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp87 triliun, atau turun dari Rp87,6 triliun.
Selanjutnya anggaran subsidi listrik di 2025 dipangkas menjadi Rp89,7 triliun, dari sebelumnya Rp90,2 triliun.
Sementara itu belanja kementerian/ lembaga (k/l) naik dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, karena adanya empat program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto.
Empat program tersebut antara lain makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun, yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan dengan alokasi anggaran Rp3,2 triliun dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.
Lalu program renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, yang akan dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.
Selanjutnya, program lumbung pangan dengan anggaran Rp15 triliun yang akan dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian dengan anggaran masing-masing Rp7,5 triliun.
Anggaran subsidi energi di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turun dari Rp204,53 triliun menjadi Rp203,41 triliun. 
BERITA TERKAIT: