Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Faisal Basri: Tol Laut Istilah Sesat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/adityo-nugroho-1'>ADITYO NUGROHO</a>
LAPORAN: ADITYO NUGROHO
  • Rabu, 28 Agustus 2024, 05:53 WIB
Faisal Basri: Tol Laut Istilah Sesat
Tangkapan layar Faisal Basri dalam kanal Youtube INDEF/RMOL
rmol news logo Pembangunan infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dari hasil utang menuai sorotan. Sejak memimpin negara dari 2014, Jokowi amat menggebu bangun infrastruktur. Namun kenyataannya, capaian pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan gencarnya infrastruktur yang dibangun.
HUT 79 RI

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengkritik pola pembangunan Jokowi yang akhirnya justru menjadi beban di pemerintahan mendatang.

Faisal mengungkap skema pembangunan yang dilakukan Jokowi tidak meningkatkan indeks performa logistik nasional.

“Tidak bisa semua ditol-tolkan, gitu. Yang penting adalah, apa sih kita membangun apa sih? Untuk mengurangi logistic cost, untuk meningkatkan mobilitas. Faktanya di era Jokowi, (8:20) infrastruktur dibangun, logistic performance index kita terjun bebas dari 40-an rankingnya menjadi 60-an. Nah jadi keren-kerenan. Saya tidak anti infrastruktur, karena infrastruktur kita (memang) kurang,” kata Faisal dikutip RMOL dari kanal Youtube INDEF, Rabu (28/8).

“Tapi jangan tiru China, jangan tiru Amerika, jangan tiru Eropa, mereka negara kontinental. Infrastruktur yang dibutuhkan berbeda dengan negara maritim, archipelago dengan 17.500 pulau. Harusnya yang jadi tumpuan adalah transportasi laut. Tapi kalau anda lihat, persentase transportasi laut terhadap PDB di era Jokowi justru turun,” tambahnya menegaskan.

Sehingga lanjut dia, visi Jokowi untuk bangun poros maritim dunia dan tol laut di 2014 hanya sebatas jargon.

“Jadi jargon saja tol laut. Tol laut saja istilah sesat. Di laut itu jalan tol semua, bebas hambatan, tidak ada polisi tidur, tidak ada portal, tidak ada apa-apa. Jadi, mentalitasnya masih darat. Kalau kita lihat ya, misalnya disparitas harga antara daerah di Indonesia, tergolong (masih) sangat tinggi,” bebernya.

Dia mencontohkan Malaysia yang memiliki wilayah semenajung Melayu dan daratan di Pulau Kalimantan. Disparitas harganya sangat rendah, karena infrastruktur menyesuaikan kebutuhan wilayahnya.

"Malaysia ada Sabah, Sarawak dan semenanjung, itu harganya hampir sama, karena sistem transporatasinya sudah bagus," tandas dia. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA