Pakar Kelautan: Bangun Dulu Budidaya, Baru Ekspor BBL

Alih-alih ingin menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor BBL, namun kebijakan ini terjebak dalam ketidakjelasan alur.

Terlebih ketika dikaitkan dengan budidaya lobster di dalam negeri. Hal itu tentu menjadi PR (pekerjaan rumah-red) besar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  

Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University, Prof. Yonvitner menilai bahwa segala kebijakan harus clear terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Harus clear kalau benar-benar mau mengambil kuota untuk ekspor. Nah itu diawasi semua rantai dan semua eksportir juga diawasi dan kemudian berikan efek jarak pada yang melakukan pelanggaran. Tapi (di lain sisi) harus serius dengan budidaya karena jangan menomorduakan budidaya,” kata Prof. Yonvitner kepada RMOL, Selasa (16/7). 

Pasalnya, ketika keran ekspor dibuka yang mengacu pada 3 paket kebijakan KKP, dia melihat BBL lebih diutamakan diekspor (di jual ke luar negeri) daripada ke pembudidaya dalam negeri.   

“Nah itu harus ditutupi lubang itu oleh Pak Menteri. Ditutupi itu bisa dengan berbagai cara, mungkin peran penampung benih harus ditentukan berapa orang dan dia nanti harus menyuplai budidaya dulu, baru ekspor,” imbuhnya.

Terkait kewajiban membudidayakan benur di dalam negeri atau di negara tujuan ekspor lobster juga dinilai janggal. Artinya para penjual BBL dari Indonesia diperbolehkan melakukan budidaya di luar negeri, tempat tujuan ekspor BBL.

“Mindset kita harus membangun budidaya dulu di dalam negeri, bukan sekadar hanya cari untung (lewat ekspor BBL),” tegasnya.

Di sisi lain, Yonvitner juga meragukan sikap pemerintah Vietnam dalam menggandeng pembudidaya Indonesia.

“Saya yakin mereka (Vietnam) akan melindungi pembudidayanya di sana, nah kalau orang lain masuk, saya kira emang kita masuk itu terus di sana akan diakomodasi sama dengan yang lain (pembudidaya Vietnam) di sana? Saya belum tentu yakin,” ungkapnya.

Dia pun membeberkan mengapa pembudidaya Vietnam memiliki keunggulan dalam produksi, karena ditopang oleh pemerintah mulai dari pembiayaan hingga teknologi. 

“Menurut saya Pak Dirjen Budidaya ini serius dalam mengurus budidaya. Urus benar dulu budidaya di beberapa titik potensial itu,” pungkasnya.

Beberapa plot budidaya lobster di Indonesia memang disiapkan oleh pemerintah sejak lama. Salah satunya di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) plus beberapa wilayah lainnya.

Namun hingga kini berapa titik hingga daya tampung serta produksi lobster budidaya masih belum diperoleh redaksi saat mengkonfirmasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP.