Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, yang mewakili Pemerintah Indonesia, menekankan pentingnya kebijakan adaptif di era digitalisasi.
"Indonesia berkomitmen terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan memahami pentingnya mengadopsi kemajuan teknologi, sambil melindungi hak dan kesejahteraan angkatan kerja," kata Anwar, seperti dikutip dari Biro Humas Kemnaker, Minggu (17/3).
Sekjen juga mengatakan, digitalisasi telah merevolusi pasar tenaga kerja, mengubah organisasi kerja, struktur pekerjaan, dan sifat pekerjaan itu sendiri. Digitalisasi memberi peluang efisiensi dan peningkatan produktivitas.
Dia juga menyatakan, Indonesia secara proaktif menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, sebagai respons atas tantangan digitalisasi.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, bahwa pekerja dilengkapi keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk berkembang dalam ekonomi digital.
"Ini penting untuk menciptakan kebijakan inklusif yang mempromosikan manajemen talenta dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkontribusi pada angkatan kerja," ucapnya.
Pada forum itu, Indonesia menganjurkan kerangka regulasi yang melindungi hak karier individu pekerja, memastikan martabat mereka, pemenuhan diri, dan perlakuan yang adil di era digital.
Indonesia juga mengajak semua bangsa bergabung dalam upaya menciptakan masa depan kerja yang inklusif, tangguh, dan adil bagi semua.
Pertemuan melibatkan para ahli terkemuka, untuk memberi informasi kepada Badan Eksekutif (GB) ILO tentang perkembangan terbaru dan memberikan ide-ide untuk penelitian dan diskusi lebih lanjut.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah Indonesia menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi di Jenewa, Swiss, membahas tantangan dan peluang digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan (AI) serta manajemen algoritma dunia kerja. 
BERITA TERKAIT: