Demikian disampaikan Analis ekonomi dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, Senin (26/11).
“Pada jangka menengah, relaksasi DNI malah berdampak defisit transaksi berjalan semakin besar, karena meningkatnya aliran deviden ke luar negeri," jelas Gede Sandra.
Karenanya, Gede Sandra menyatakan berharap kebijakan tersebut dibatalkan saja.
Sebelumnya Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan relaksasi DNI adalah kebijakan yang harus dilaksanakan mengingat defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) masih melebar saat ini.
Dengan begitu, menurut Darmin, pemerintah perlu menerbitkan kebijakan yang yang dapat meningkatkan transaksi modal dan finansial, sehingga dapat mengimbangi defisit.
Gede pun menyatakan komponen terbesar defisit dalam transaksi berjalan (current account) adalah defisit dalam transaksi pendapatan primer (primary income) yang mencapai -8 miliar dolar AS. Disusul oleh komponen berikutnya, defisit neraca jasa sebesar -2,2 miliar dolar AS dan defisit neraca barang -0,4 miliar dolar AS.
“Deviden atau pendapatan atas investasi asing masuk ke dalam komponen transaksi pendapatan primer tersebut, yang defisitnya saat ini adalah penyumbang terbesar dalam CAD," demikian Gede.
[jto]