Industri Panas Dingin

 Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengimbau pemer­intah mengurungkan niatnya membatasi impor. Tim ekonomi Kabinet Kerja menghitung un­tung ruginya.

"Saya ingin mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini. Karena saat ini industri manufaktur kita mulai tumbuh," ujarnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Dia selalu mengingatkan agar pemerintah tidak mengeluar­kan kebijakan kontraproduk­tif dengan targetnya sendiri. Pembatasan impor bukan satu-satunya cara menekan defisit transaksi berjalan. Kebijakan ini justru dinilai menghambat ekspor bernilai tambah tinggi.

Bukan cuma itu, rencana ke­bijakan ini tidak sesuai wak­tunya. Sebab dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia tengah gencar membuka pasar melalui perundingan Free Trade Agree­ment (FTA) dan menarik investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

"Takutnya bila kita mener­apkan kebijakan ini akan mem­berikan sinyal negatif kepada investor maupun mitra perund­ingan kita. Satu sisi kita menarik investasi, tapi di sisi lain pemer­intah mau mengontrol impor," tuturnya.

Diingatkan Shinta, bukan hanya Indonesia yang bisa mem­batasi impor. Negara tujuan pasar atau mitra dagang Indone­sia juga mampu menerapkan hal yang sama. Sehingga pemerintah harus mewaspadai kebijakan re­taliasi yang mungkin dihadapkan ke Tanah Air.

"Kalau pemerintah tetap me­maksa melaksanakan kebijakan ini, kami meminta mereka harus benar-benar hati-hati dalam me­nentukan komoditas yang akan dihentikan. Karena implikasinya akan sangat luas," tukasnya.

Ketua Umum Gabungan Pen­gusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Luk­man menolak rencana pem­batasan impor barang konsumsi. Pembatasan impor bahan baku dan barang modal kebijakan yang keliru. Dia pun kecewa belum diajak bicara terkait ren­cana tersebut.

"Perlu diingat. Industri ma­kanan dan minuman (mamin) juga memerlukan bahan baku impor. Kalau pemerintah mau batasi, kami juga akan mem­batasi produksi," ujarnya.

Selagi belum diputuskan, pe­merintah perlu mengkaji secara matang rencana tersebut. Pem­batasan impor bisa berdampak pada iklim investasi.

Daripada mengeluarkan ke­bijakan yang bikin gaduh dunia usaha, pemerintah perlu memas­tikan regulasi yang ada berjalan lancar. Bahkan kalau perlu, pe­merintah melakukan deregulasi alias pemangkasan kebijakan untuk memuluskan investasi di dalam negeri.

Menurutnya, pembatasan im­por kerap terkendala sejumlah faktor. Salah satunya nomor Harmonized System Code (HS) produk tersebut. Sering kali ditemukan satu jenis barang memiliki nomor HS yang sama. Padahal salah satu produk meru­pakan bahan baku, dan lainnya produk jadi.

Untuk diketahui, pemerintah melalkui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membata­si impor barang konsumsi yang masuk ke Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk menekan defisit transaksi berjalan yang melebar karena tingginya impor, semen­tara ekspor masih terbatas.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Naz­ara menegaskan, pemerintah bakal menggunakan berbagai cara untuk menahan laju impor barang konsumsi. Apalagi be­berapa impor barang konsumsi merupakan barang yang bisa diproduksi di dalam negeri.

"Barang konsumsi tadi dii­dentifikasi lebih dari 500 jenis komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri. Ini kami lakukan sebagai langkah-langkah kenda­likan impor," kata Suahasil.

Pertama, dengan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Impor. Pengenaan ini harus berdasarkan jenis barang yang dan kebijakan impor barang tersebut seperti apa.

Kedua, Kemenkeu akan me­minta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengidentifikasi setiap barang yang masuk ke Indonesia. Nantinya pemerin­tah bisa mengenakan tarif bea masuk untuk mengerem barang impor yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Rencananya pembatasan impor barang konsumsi ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuan­gan (PMK) sebagai payung hukumnya. Sejauh ini, Suahasil menjelaskan, ketentuan yang akan diatur dalam PMK masih dikaji dan akan segera diumum­kan dalam waktu dekat. ***