Penetapan Harga BBM Subsidi Jangan Ada Unsur Politis

Menurut politisi Hanura itu, masyarakat tidak akan marah jika pemerintah menaikkan harga premium dan solar lantaran masyarakat dianggap sudah sangat dewasa dan mengerti bahwa kenaikan harga BBM itu disebabkan oleh kenaikan harga Crude Pil di tingkat dunia.

"Kalau memang minyak ini harus naik, jangan sekarang Pertamina yang dipaksa untuk puasa begitu. Kalau memang harus naik, sampaikan kepada masyarakat bahwa minyak dunia naik, jadi harga premium dan solar harus naik, supaya masyarakat memahami," ujar Inas seusai Fokus Group Discussion FSPPB di Jakarta, Rabu (21/3).

Inas pun meminta agar tidak ada unsur politis dalam menetapkan harga premium dan solar. Menurutnya, momen pemilihan presiden yang sebentar lagi akan berlangsung, tidak ada kaitannya dengan keberlanjutan bisnis dari Pertamina. Sebagai BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak, Pertamina disebutnya harus mampu menjaga kinerja bisnisnya agar dapat menyokong keuangan negara.

"Kan sekarang subsidi sudah tidak ada lagi nih, kecuali untuk yang solar. Seharusnya masyarakat dibuat agar terbiasa harga BBM naik turun sesuai pasar. Kalau sekarang kan penugasan, apa bedanya dengan subsidi?," ujarnya.  

Sebelumnya, Direktur Pemasaran PT Pertamina M Iskandar? mengatakan, premium dan solar penugasan yang ditetapkan sejak April 2016 sampai saat ini mengacu pada harga minyak dunia pada kisaran USD44 per barel, Sedangkan harga minyak dunia sudah berada di level USD60 per barel.

Akibat hal itu, kata Iskandar, Pertamina menanggung kerugian atas penyaluran Premium dan Solar penugasan tanpa ada penyesuaian harga hingga mencapai Rp 3,9 triliun.  [rry]